Kamis , 25 April 2019
Home / Daerah / Kepahiang / Tingkatkan PAD, Kesadaran Pelaku Usaha Masih Minim

Tingkatkan PAD, Kesadaran Pelaku Usaha Masih Minim

KEPAHIANG – Minimnya peran aktif dari para pelaku usaha di Kabupaten Kepahiang, menjadi salah satu kendala bagi Pemkab Kepahiang dalam peningkatan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kepahiang. Hal ini diungkapkan Kepala BKD Kepahiang, Damsi A, S.Sos melalui Kepala Bidang Pendapatan, Musi Dayan S.Si.

Menurutnya peningkatan target PAD tahun 2019 mendatang, sangat dipengaruhi atas kerjasama dari para pelaku usaha di Kabupaten Kepahiang. Menurutnya sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur PAD yang utama.

“PAD merupakan faktor pendukung proses pembangunan daerah. Melalui PAD, pemerintah daerah mampu membiayai berbagai pengeluaran yang dilakukan oleh daerah, yang pada dasarnya bertujuan untuk kemajuan daerah tersebut seperti dalam meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah,” ungkap Dayan.

Menurutnya untuk tahun 2018 lalu target penerimaan PAD Kabupaten Kepahiang sekitar Rp 37,5 miliar namun hanya 90 persen yang terealisasi. Untuk tahun 2019 ini BKD Kabupaten Kepahiang menargetkan penerimaan PAD lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.

“Untuk potensi PAD kita tahun ini sama dengan sebelumnya yakni lahan parkir yang pada tahun sebelumnya berhasil mendapatkan PAD mencapai Rp 250 juta, kemudian juga dari sektor pajak daerah dan pengelolaan kekayaan daerah,” jelas Dayan.

Kendati demikian, Dayan mengakui ada satu hal yang menjadi kendala untuk pencapaian target PAD, yakni peran aktif para pelaku usaha yang berpotensi menambah PAD. “Salah satu langkah yang akan kita ambil adalah menggencarkan sosialisasi untuk peningkatan PAD tahun ini,” ungkap Dayan.

Selain itu, rencana kenaikan angka PAD tahun 2019 ini, juga terkendala dari kesepakatan OPD. Padalnya usulan target PAD dari masing-masing OPD yang pernah diajukan beberapa waktu lalu, tidak bisa dijadikan acuan dalam penentuan target capaian. Hal ini dikarenakan mayoritas OPD menolak menaikkan besaran target PAD-nya.

“Selama ini besaran PAD ditentukan dari kesanggupan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing OPD. Hanya saja dari sekian banyak usulan dan pengakuan kesanggupan, mayoritas OPD menolak rencana kenaikan target PAD ini,” jelas Dayan.

Kendati demikian, Dayan memastikan jika besaran target PAD yang diusulkan oleh setiap OPD, tidak langsung disetujui kendati hal tersebut berdasarkan pengakuan kesanggupan semata. Persetujuan target PAD tersebut harus melalui tahapan dan proses verifikasi terlebih dahulu dengan melibatkan seluruh leading sector.

“Setelah seluruh leading sector dilibatkan dalam analisa dan verifikasi, barulah terget PAD disetujui dan ditandatangani bupati,” pungkasnya. (sly)

Berita Lainnya

MoU PT SMI Diundur

KEPAHIANG – Kendati sebelumnya telah direncanakan pada 22 April lalu, namun penandatanganan Memorandum of Understanding ...

error: Content is protected !!