Rabu , 24 Juli 2019
Home / Berita utama / Bidang SDA Ajukan Daftar Kontraktor Blacklist!

Bidang SDA Ajukan Daftar Kontraktor Blacklist!

BENGKULU – Sedikitnya 12 paket proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu tahun 2018 putus kontrak. Sesuai aturan, maka perusahaan tersebut harus disanksi blacklist (masuk daftar hitam). Namun sampai saat ini baru Bidang Sumber Daya Air (SDA) PUPR Provinsi Bengkulu yang sudah mengajukan enam perusahaan untuk di-blacklist.

Perusahaan yang masuk daftar blacklist di bidang SDA karena tahun lalu tidak menyelesaikan tanggung jawabnya, meliputi PT. Redjang Putra Selaras dengan proyek pembangunan pengaman sungai dan pengendali banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu. CV. Indo Karya Agung dengan proyek peningkatan jaringan irigasi D.I Air Selebang Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.

Kemudian CV. King dengan proyek pengamanan sungai dan pengendalian banjir Air Jenggalu. CV. Toti Mitra Abadi, proyek pengaman sungai dan pengendalian banjir Air Seluma. Berikutnya CV Lion King Grup proyek pengamanan sungai dan pengendalian banjir Air Kukai. Serta proyek gagal pemasangan bronjong Desa Pulau Panggung Kecamatan Luas Kabupaten Kaur.

“Sudah disampaikan 6 perusahaan yang disampaikan Bidang SDA ke LKPP untuk blacklist. Tembusannya juga sudah masuk ke Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Provinsi Bengkulu,” jles Plt. Kadis PUPR Provinsi Bengkulu, Maulizar Agustin kepada RB.

Sementara untuk perusahaan lainnya di Bidang Bina Marga dan Cipta Karya, lanjut Maulizar masih dalam proses pengusulan blacklist. Untuk tahun lalu di Bidang Cipta Karya hanya 1 paket putus kontrak, yaitu proyek pembangunan gedung PMI oleh CV. Laras Swadaya Mandiri.

Pembangunan gedung baru selesai sekitar 33 persen. Sesuai edaran Perka LKPP, perusahaan yang gagal menyelesaikan tanggung jawab karena kelalaiannya maka harus di-blacklist seperti yang saat ini sedang diproses pihaknya. ‘’Untuk menetapkan perusahaan masuk blacklist kita masih menunggu rekomendasi dari Inspektorat. Setelah ditetapkan, lalu kita sampaikan ke LKPP. Kalau sudah masuk daftar hitam, perusahaan selama 2 tahun tidak bisa ikut lelang,’’ jelas Kabid Cipta Karya, Erwin Pasmawi menambahkan.

Sementara untuk di Bidang Bina Marga ada lima paket proyek putus kontrak. Perusahaan yang gagal menuntaskannya juga terancam sanksi blacklist. Seperti disampaikan Kabid Bina Marga Mulyani. Hanya saja saat diminta nama-nama perusahaan tersebut Mulyani mengaku sudah tidak ingat lagi karena daftarnya sudah disampaikan kepada Plt. Kadis PUPR Provinsi Bengkulu.

“Kata ibu daftar perusahaannya sudah di meja pak kadis, ibunya takut salah jadi belum bisa memberikan keterangan terkait nama-nama perusahannya,” terang staf di ruangan Kabid Bina Marga menyampaikan pesan Mulyani dari dalam ruangan saat coba ditemui RB, kemarin.

Sekretaris UKPBJ Provinsi Bengkulu, Oktin Elevan mengatakan pihaknya baru menerima surat usulan nama-nama perusahaan yang disanksi blacklist dari bidang SDA Dinas PUPR Provinsi Bengkulu. Surat tersebut sudah diteruskan Kepala UKPBJ ke Kasubbag LPSE. Sedangkan untuk bidang atau organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya di luar PUPR Provinsi, belum ada. “Yang membuat usulan blacklist dari OPD, UKPBJ hanya mendapat laporan saja,” pungkas Oktin.

Sebagaiman diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam audit dengan tujuan tertentu terhadap belanja modal APBD 2018, memerintahkan Pemprov memasukkan perusahaan rekanan dalam daftar hitam atau black list. Lantaran mereka tidak bisa menyelesaikan pekerjaan paket proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu, hingga batas waktu yang ditentukan dalam kontrak.

Selain itu BPK juga meminta Dinas PUPR untuk mencairkan dan menyetorkan jaminan uang muka perusahaan yang disanksi blacklist ke kas daerah.  Total nilainya mencapai Rp 839,52 juta.

“Belum terdapat pencairan jaminan pelaksanaan sebesar Rp 59.47 juta dan pemasukkan rekanan ke dalam daftar hitam,” bunyi audit BPK.

PPTK masing-masing proyek ini sudah menegur rekanan secara tertulis supaya mempercepat pelaksanaan pekerjaan. Namun rekanan tetap tidak dapat menyelesaikan pekerjaan itu sesuai dengan rencana. Sehingga akhirnya dilakukan pemutusan kontrak.(key)

 

 

Berita Lainnya

Bongkar 13 Sekretariat KKN, Pemuda Asal Seginim Diamankan Polres

KOTA MANNA – AP (26) warga Seginim spesialis bobol Sekretariat Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa ...

error: Content is protected !!