Kamis , 25 April 2019
Home / Breaking News / PL Pengadaan Obat Dinkes Rp 1,7 Miliar, Rawan Praktik KKN

PL Pengadaan Obat Dinkes Rp 1,7 Miliar, Rawan Praktik KKN

KEPAHIANG – Banyaknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melakukan pengadaan barang dan jasa dengan sistem Pengadaan Langsung (PL), mendapat sorotan serius dari DPRD Kabupaten Kepahiang. Bahkan DPRD Kabupaten Kepahiang menilai bahwa sistem PL yang dilakukan syarat dengan praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Seperti diungkapkan Anggota Banggar DPRD Kabupaten Kepahiang Edwar Samsi, S.IP, MM bahwa sebenarnya tidak ada yang salah dari pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan sistem PL. Namun dalam menggunakan sistem tersebut tentu ada aturan yang mengharuskan, salah satunya jikalau nilai pengadaannya dibawah Rp 200 juta dan fisik pengadaan atau kegiatannya bisa dilihat.

“Tapi kalau nilainya diatas Rp 200 juta atau bahkan sudah mencapai angka miliar rupiah, seperti yang terjadi di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang, walaupun dengan alasan ada pemecahan item misalnya, tetap tidak diperbolehkan,” ungkap Edwar.

Diketahui DPRD Kabupaten Kepahiang saat ini tengah menyoroti rencana pengadaan obat-obatan di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kepahiang tahun ini. Pasalnya pengadaan barang dan jasa senilai Rp 1,7 miliar tersebut, rencananya akan dilakukan secara PL bukan melalui tender.

“Karena item yang kita anggarkan di APBD adalah pengadaan obat-obatan bagi Kabupaten Kepahiang, yang diperuntukkan untuk puskesmas-puskesmas yang ada di Kabupaten Kepahiang. Kecuali memang anggaran yang dianggarkan untuk masing-masing puskesmas, ya silahkan. Tetapi kan tetap OPD-nya di Dinkes, sehingga memang tidak dibenarkan paket pengadaan tersebut di-PL-kan,” tegasnya.

Sementara itu Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kepahiang Andrian Defandra, SE. Menurutnya berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, menjelaskan bahwa juklak dan juknis pengadaan barang dan jasa, baik secara e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukkan langsung, tender cepat maupun secara tender.

Dalam pasal 50 ayat 7 peraturan tersebut dijelaskan, bahwa Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan secara pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK.

“Dalam aturan tersebut jelas diatur mengenai Pengadaan Langsung untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200 juta. Sementara untuk Penunjukan Langsung untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu. Nah diaturan kan jelas sudah diatur, sehingga tidak bisa jikalau pengadaan obat-obatan itu dilakukan tanpa ditenderkan,” ungkap Aan.

Untuk itu DPRD Kabupaten Kepahiang menyarankan kepada Dinkes Kabupaten Kepahiang, agar bisa melakukan tender atau lelang umum atas pengadaan obat-obatan tersebut.

“Harus lelang terbuka dan ditunjuk pemenangnya melalui lelang, yang sebelumnya sudah masuk ke ULP dan LPSE. Dan juga diumumkan, ditawar, dan dievaluasi. Agar dikemudian hari tidak terjadi permasalahan yang bertabrakan dengan aturan hukum atas pengadaan tersebut,” tegas Aan. (sly)

Berita Lainnya

#Cari_aman Dulu, Baru Naik Motor

BENGKULU – #Cari_aman baru naik motor merupakan tema yang diangkat oleh Safety Riding Astra Motor ...

error: Content is protected !!