Jumat , 21 Juni 2019
Home / Breaking News / Blacklist Belum Tayang

Blacklist Belum Tayang

TUNJUKAN: Kasubag LPSE, Tommy Defriansyah, ST, M,.Si menunjukan perusahaan di Bengkulu masuk daftar hitam. (foto: yunike/rb)

BENGKULU – Sanksi blacklist enam perusahaan oleh Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu masih diverifikasi di ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP). Hingga kemarin belum ada nama-nama perusahaan tersebut masuk daftar hitam di aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) maupun inaproc.id (portal pengadaan nasional).

“Biasanya kalau sudah masuk daftar hitam nanti akan ditayangkan nama-nama perusahaan di aplikasi LPSE atau inaproc.id. Bisa jadi usulan SDA itu masih diverifikasi, karena LKPP tidak bisa sembarangan mem-blacklist perusahaan,”  ujar Kasubag LPSE Provinsi Bengkulu, Tommy Defriansyah, ST, M,.Si.

Dijelaskan Tomi, LPSE juga tidak memiliki kewenangan memberikan sanksi blacklist kepada perusahaan rekanan. Alurnya, dari Organisiasi Perangkat Daerah (OPD) terkait menyampaikan usulan nama-nama perusahaan yang akan di-blacklist kepada Inspektorat untuk didapati rekomendasi. Sebelum mengeluarkan rekomendasi, Inspektorat melakukan penalaahan apakah perusahaan yang diusulkan layak diberi sanksi blacklist atau tidak.

Setelah rekomendasi persetujuan blacklist diterima OPD, lalu OPD mengeluarkan SK penetapan. Setelah itu OPD melanjutkan penyampaian usulan blacklist kepada LKPP selaku lembaga yang akan mengumumkan perusahaan masuk daftar hitam ke portal layanan pengadaan. Tentunya setelah diverifikasi oleh LKPP.

“Bahaya kalau tidak diverifikasi dulu, bisa-bisa di PTUN oleh perusahaan. Fungsi LPSE sebatas bisa memblock akun perusahaan yang sudah masuk daftar hitam dalam aplikasi,” terang Tommy.

Sementara itu, Inspektur Pembantu (Irban) Bidang Perekonomian dan Pembangunan Inspektorat Provinsi Bengkulu, Adha Risman mengaku sudah mengeluarkan rekomendasi persetujuan sanksi blacklist kepada perusahaan yang diusulkan Bidang  Bbina Marga Dinas PUPR Provinsi. Sedangkan untuk usulan dari Bidang Cipta Karya Dinas PUPR, sampai kemarin (27/3) suratnya belum diterima. “Surat rekomendasi menindaklanjuti surat usulan blacklist dari Bina Marga sudah sekitar 3 minggu lalu kita sampaikan. Kalau Cipta Karya, kalu suratnya masuk ke kita, baru bisa ditindaklanjuti,” bebernya.

Menurutnya, Inspektorat juga tidak serta merta mengeluarkan surat rekomendasi persetujuan blacklist bagi perusahaan yang diusulkan OPD. Pihaknya harus memverifikasi kembali kelengkapan dokumen yang disampaikan OPD. Bahkan bila memang diperlukan pihaknya juga akan melakukan cek fisik, memastikan apakah perusahaan tersebut layak diberi rekomendasi sanksi blacklist atau tidak.

“Kalau memang perusahaan itu tadi tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya karena murni kesalahan dan kelalaian perusahaan, maka baru kita bisa mengeluarkan rekomendasi persetujuan,” jelasnya.

Terpisah Gubernur Bengkulu Dr. H. Rohidin Mersyah menyerahkan sepenuhnya pemberian sanksi blacklist kepada OPD. Lantaran itu memang merupakan kewenangan dari OPD teknis untuk memberikan sanksi terhadap perusahaan yang lalai melaksanakan tanggung jawabnya. Sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja perusahaan tersebut.

Bila sudah sesuai aturan maka menurut Rohidin itu harus diikuti. Namun dengan tetap mempertimbangkan jangan sampai mematikan usaha di daerah. “Saya kira kalau memang secara prosedur dan aturannya maka itu harus dipedomani, tapi jangan sampai mematikan usaha di daerah,” pungkas Rohidin.(key)

Berita Lainnya

Jelang Lelang Jabatan, 4 Kadis Dimutasi

KEPAHIANG – Bupati Kepahiang Dr. Ir. Hidayattullah Sjahid, MM, IPU, siang tadi kembali melakukan mutasi ...

error: Content is protected !!