Sabtu , 20 April 2019
Home / Daerah / Kepahiang / Cegah Penyelewengan DD

Cegah Penyelewengan DD

KEPAHIANG – Guna mengantisipasi penyelewengan Dana Desa (DD) yang dilakukan oleh perangkat desa, pemerintah pusat mulai awal Maret lalu telah menaikkan gaji para perangkat desa. Bahkan kenaikan gaji perangkat desa tersebut setara dengan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan IIA.

Hal ini sesuai dengan kesepakatan bersama yang diteken melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) antar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) dan Menteri Keuangan (Menkeu).

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos PMD) Kabupaten Kepahiang, Jan Johanes Dalos, S.Sos ketika dikonfirmasi mengenai hal ini membenarkan bahwa mulai saat ini gaji para perangkat desa mengalami kenaikan.

Menurutnya, sebelumnya aturan mengenai penghasilan tetap perangkat desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa penghasilan tetap Kepala Desa (Kades) dan perangkat desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).

“Disebutkan juga, ADD sebagaimana dimaksud dialokasikan paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus,” jelas Dalos, Rabu (27/3).

Saat ini besaran gaji yang diterima oleh Kades di Kabupaten Kepahiang adalah sebesar Rp 2,4 juta, Sekretaris Desa Rp 2,2 juta, dan perangkat desa lainnya Rp 2,02 juta. “Sebelumnya tidak ada aturan yang mengatur secara detail mengenai gaji perangkat desa ini. Walaupun ada aturan berupa UU dan PP, namun hanya menjelaskan terkait pembagian gaji sesuai dengan pendapatan desa,” beber Dalos.

Dengan naiknya gaji perangkat desa tersebut, Dalos berharap pemerintahan desa ke depannya bisa lebih maksimal lagi dalam menjalankan kinerja membantu pemerintah daerah, khususnya terkait tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa.

“Kita berharap dengan naiknya gaji para perangkat desa, kinerja pemerintahan desa bisa berjalan maksimal. Khususnya terkait pengelolaan DD dan percepatan pembangunan skala prioritas desa sesuai dengan RPJMDes yang telah disepakati,” demikian Dalos. (sly)

Berita Lainnya

Ada Potensi Bencana, BPBD Bentuk Desa Siaga Bencana

KEPAHIANG – Kondisi geografis Kabupaten Kepahiang yang berada dalam zona merah gempa bumi dan ring ...

error: Content is protected !!