Selasa , 16 Juli 2019
Home / Daerah / Kepahiang / Dewan Gunakan Hak Interpelasi

Dewan Gunakan Hak Interpelasi

LENGANG: Suasana RSUD Jalur Dua, masih tampak lengang kendati aktivitas medis sudah mulai beroperasi. (foto: arie/rb)

KEPAHIANG – Sepertinya persoalan RSUD Jalur Dua milik Pemkab Rejang Lebong (RL) yang terletak di atas lahan Kabupaten Kepahiang di Kecamatan Merigi, belum menemukan ujung kesepakatan. Bahkan dalam waktu dekat ini DPRD Kabupaten Kepahiang berencana akan menggunakan hak interpelasinya, guna mempertanyakan terkait pengelolaan RSUD Jalur Dua tersebut.

Pasalnya hingga saat ini dewan menilai Pemkab Kepahiang terkesan tidak berani mengambil sikap atas beroperasinya RSUD milik Pemkab Rejang Lebong yang berada di wilayah Kabupaten Kepahiang tersebut. Hal ini disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang, Edwar Samsi, Rabu (27/3).

Menurut politisi PDIP ini, saat ini yang dibutuhkan adalah kebijakan yang menentukan kontribusi apa yang didapat Kabupaten Kepahiang dari RSUD Dua Jalur tersebut. Pasalnya, hingga saat ini belum ada Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman antara Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang mengenai pemanfaatan Rumah Sakit Jalur Dua tersebut.

“Pertama soal izin yang semuanya diproses di Kabupaten Kepahiang berdasarkan peraturan perundang-undangan, kalau soal kontribusi lain kebijakan ada di tangan Pemkab Kepahiang sebab sampai saat ini belum ada MoU antara dua kabupaten,” jelas Edwar.

Sementara Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kepahiang, Andrian Defandra, SE mengatakan, wajar jikalau dewan akan mengusulkan hak interpelasi atau hak bertanya kepada pihak eksekutif terkait kebijakan strategis Pemkab yang mempengaruhi kebijakan daerah.

“Nanti kita lihat dulu berapa anggota yang akan mengajukan hak interpelasi. Untuk mengajukan hak interpelasi, minimal diajukan oleh 5 anggota dewan, yang kemudian ditanggapi oleh fraksi-fraksi untuk disetujui atau tidak,” jelas Aan.

Menurutnya hak interpelasi tercetus oleh para anggota dewan lantaran sudah cukup gerah, karena Pemkab Kepahiang terkesan tidak mengambil langkah-langkah strategis untuk kejelasan dari pengoperasian RSUD Jalur Dua. “Karena sebelumnya ada rekomendasi yang diberikan dewan terkait RSUD Jalur Dua, namun sepertinya tidak dijalankan oleh Pemkab. Hal ini yang membuat kami menyayangkan kebijakan Bupati Kepahiang,” pungkas Aan. (sly)

Berita Lainnya

Harga Lada Terjun Bebas

KEPAHIANG – Setelah harga jual kopi yang belakangan semakin menurun, saat ini para petani di ...

error: Content is protected !!