Rabu , 21 Agustus 2019
Home / Metropolis / Blacklist, Efek Jera Bagi Kontraktor

Blacklist, Efek Jera Bagi Kontraktor

Helmi Paman

BENGKULU – Pemberian sanksi blacklist (masuk daftar hitam) bagi perusahaan rekanan yang lalai menuntaskan pekerjaan proyeknya didukung oleh anggota DPRD Provinsi Bengkulu Helmi Paman. Menurutnya itu sebagai efek jera bagi perusahaan agar tidak lagi main-main dalam melaksanakan pembangunan di Provinsi Bengkulu.

“Setuju karena dengan adanya sanksi blacklist bisa memberikan efek jera bagi perusahaan yang karena kelalaiannya pembangunan gagal terlaksana,” kata anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Bengkulu Dapil BS-Kaur ini.

Untuk itu Helmi meminta kepada OPD yang terdapat proyek putus kontrak tahun lalu disebabkan karena kelalaian pihak ketiga namun belum menyampaikan usulan nama-nama perusahaan tersebut untuk diblacklist, segera menyampaikan usulan blacklist kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP). Agar perusahaan yang lalai itu bisa segera masuk daftar hitam pada aplikasi pengadaan barang dan jasa.

“Blacklist saja semuanya kalau perusahaan itu memang terbukti lalai sehingga menyebabkan proyek gagal,” tegasnya.

Supaya tahun ini tidak ada lagi proyek putus kontrak Helmi juga mengingatkan agar OPD di lingkungan Pemprov Bengkulu yang memiliki paket kegiatan lelang, segera memasukan dokumen lelang ke Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) Provinsi Bengkulu untuk diproses lelang. Sehingga pelaksanaannya bisa lebih cepat, dan tuntas sebelum tahun anggaran berakhir.

Kepada UKPBJ, Helmi menyarankan agar lebih teliti memilih perusahaan yang akan mengerjakan proyek pembangunan di Provinsi Bengkulu. “Jangan melihat tawaran paling rendah, tetapi diteliti perusahaannya itu seperti apa. Cari yang berpengalaman, dan tentunya perusahaan itu harus punya modal agar tidak mengandalkan pencairan saja,” imbuhnya.

Sementara itu, setelah 6 perusahaan diusulkan ke LKPP oleh bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu untuk masuk daftar hitam, menyusul 5 lagi perusahaan akan diberi sanksi blacklist dari bidang bina marga. Sedangkan 1 perusahaan lagi di bidang cipta karya masih menunggu rekomendasi persetujuan sanksi blacklist dari inspektorat.

“Ke LKPP sedang proses pengiriman dan tinggal menunggu balasan dari LKPP,” ujar Kabid Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Bengkulu Mulyani, singkat menjawab pesan RB. (key)

Berita Lainnya

Diambil Sumpah, 35 Anggota DPRD Kota Dilantik dengan Pengamanan Ketat

BENGKULU- Sebanyak 35 Anggota DPRD Kota Bengkulu diambil sumpahnya Rabu (21/8) pagi. Paripurna Pelantikan Anggota ...

error: Content is protected !!