Kamis , 23 Mei 2019
Home / Metropolis / Butuh Transparansi PAD Retribusi Sampah

Butuh Transparansi PAD Retribusi Sampah

TPA: Suasana pembuangan sampah di TPA. DPRD mempertanyakan PAD retribusi sampah yang terkesan tidak transparan. (foto: dok/rb)

BENGKULU- Maraknya sampah di lingkungan sekitar warga yang sulit diatasi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu terus menjadi sorotan. Terlebih lagi dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan di Kota Bengkulu yang sudah diterapkan selama ini, belum kelihatan berapa total Pendapatan Asli Daerah (PAD) keseluruhan setiap tahunnya.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bengkulu, Hamsi, Amd meminta agar PAD Retribusi Sampah perlu dibeberkan ke publik secara transparan dan terbuka. Pasalnya persoalan retribusi sampah di Kota Bengkulu memang terkesan jadi ajang permainan oknum tertentu.

“Sebab pungutan masalah retribusi apapun itu memang sangat lemah pengawasannya di lapangan. Maka dari itu sebaiknya dinas terkait menyampaikan secara transparan pendapatan retribusi sampah itu setiap bulannya. Karena selama ini petugas memungut retribusi sampah jarang mengeluarkan karcis. Tentu kebocoran itu bisa saja terjadi, karena ada kepentingan tertentu,” kritik Hamsi.

Untuk diketahui, besaran retribusi sampah sudah diatur dalam Perda No. 5 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan persampahan di Kota Bengkulu yang sudah diterapkan. Untuk pedagang kaki lima di luar (jalan) dipungut Rp 500 per hari, pedagang yang berjualan di dalam Rp 1.000 per hari, pemilik toko dipungut retibusi Rp 25 ribu per bulan, instansi pemerintah Rp 50 ribu per bulan dan dan perusahaan swasta Rp 100 ribu per bulan, belum berjalan secara maksimal seratus persen.

“Seperti jumlah toko/ruko, perkantoran mencapai ratusan, belum lagi ditambah jumlah pedagang di tiap pasar mencapai ribuan orang. Jika dihitung sehari itu bisa mencapai puluhan juta rupiah dari pedagang. Belum lagi ditambah khusus pemilik toko setiap bulannya paling tidak bisa menghasilkan ratusan juta yang dipungut retribusi. Inilah yang harus diawasi ketat, agar tidak terjadi kebocoran PAD,” papar Hamsi.

Senada disampaikan Anggota DPRD Kota lainya, Heri Ifzan mengungkapkan retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, disusun bukan semata-mata untuk peningkatan PAD Kota Bengkulu semata, tetapi juga didesain sebagai alat bagi pemerintah kota untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat.

“Sebab masyarakat sudah bayar mahal pungutan retribusi sampah. Namun kita lihat masih banyak sampah berserakan yang ada dipasar dan jalan raya kota. Paling terpenting itu pungutan retribusi juga harus didasari dengan utama adalah pelayanan yang diberikan,” tutupnya.

Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Syanurbi, SE belum bisa ditemui. Dihubungi beberapa kali ponsel pribadinya sulit dihubungi.(new)

Berita Lainnya

Peluang dan Niat, Picu Korupsi

BENGKULU- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggelar rapat Monitoring Evaluasi (Monev) atas rencana aksi daerah ...

error: Content is protected !!