Selasa , 18 Juni 2019
Home / Metropolis / Data Pajak Kos Tak Jelas

Data Pajak Kos Tak Jelas

BENGKULU- Meski Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bengkulu sudah memungut pajak hotel dan penginapan rumah kosan sesuai Perda Nomor 9 tentang Pajak Hotel/Penginapan Terhadap Pemilik Rumah Kosan. Namun hingga kemarin, data keseluruhan jumlah pemilik kosan di Kota Bengkulu, belum pernah disampaikan ke DPRD Kota Bengkulu.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi II DPRD Kota Zulaidi. “Untuk data keseluruhannya sejauh ini kita belum tahu berapa jumlah pasti rumah kosan yang ada di Kota Bengkulu. Sebab dengan data real itu untuk melihat potensi yang bisa dipungut pendapatan pajaknya,” ketus Zulaidi.

Menurut Zulaidi, dari sektor pajak pemilik rumah kos harus disampaikan secara real dan konkret penting dilakukan. Pasalnya data tersebut terkait rencana akan menjadi soal target Pendapatan Asli Daerah (PAD) terkhusus dari sektor pajak rumah kosan untuk tahun mendatang.

“Jika dilihat dari kasat mata memang kalau kosan sekarang ini kian menjamur. Tapi dalam memungut pajak kosan, pemkot tidak bisa menerapkan kalau data realnya saja tidak siap. Lebih baik Badan Pendapatan sebagai leading sektor terkait pajak itu (rumah kosan), harus berkoordinasi dengan pihak kelurahan terkait soal data jumlah kosan dimasing-masing kosan,” jelasnya.

Disampaikan Zulaidi, dalam memungut pajak tersebut. Pemkot perlu mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemilik kosan untuk bersama-sama melihat. Mengingat dalam aturan soal pajak yang ada dalam Perda sudah jelas. Rumah kos yang memiliki minimal 10 kamar disejajarkan dengan hotel dengan kewajiban menyetor pajak sebesar 10 persen dari pendapatan setiap bulan.

“Paling penting dan utama itu pemilik kosan itu juga harus memiliki izin. Sehingga mudah terkontrol dengan baik. Kemudian eharusnya dari awal pemkot gencar melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dan para pemilik kosan. Karena kebanyakan pemilik kosan tidak tahu soal pajak rumah kosan,” bebernya.(new)

Berita Lainnya

Abaikan Hak Pejalan Kaki Bisa Dipenjara 1 Tahun

BENGKULU – Ini peringatan bagi masyarakat yang kerap mengabaikan hak-hak pejalan kaki. Misalnya memanfaatkan trotoar ...

error: Content is protected !!