Kamis , 25 April 2019
Home / Daerah / Lebong / Desember, Proyek Harus Selesai

Desember, Proyek Harus Selesai

SEADANYA : Kawasan Tertib Lalu Lintas di depan rumdin bupati ini belum sesuai harapan karena fisik proyek senilai Rp 1,1 miliar dari APBD tahun 2018 itu tidak selesai. (foto : aris/rb)

PELABAI – Bupati Lebong, H. Rosjonsyah, S.IP, M.Si kembali mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan kegiatan pembangunan fisik, harus bisa menyelesaikan seluruh pekerjaan tepat waktu. Tahun ini dimintanya tidak ada satupun proyek luncuran lantaran ada pekerjaan fisik proyek yang tidak tuntas sebagaimana pekerjaan tahun 2018. ‘’Semua pekerjaan fisik tahun ini, saya minta harus selesai seratus persen,’’ tegas Bupati.

Tidak hanya paket kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong saja. Kegiatan yang sumber dananya berasal dari APBD provinsi maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga harus benar-benar selesai tepat waktu. ‘’Proyek harus selesai tepat waktu karena berkaitan dengan manfaat yang akan dirasakan masyarakat serta kelanjutan dari pembangunan itu sendiri,’’ ungkap Bupati.

Sangat banyak kerugian yang dialami Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong jika sampai terjadi proyek luncuran. Terlebih ketika ujung-ujungnya pembangunan fisik itu sampai bermasalah secara hukum. Penganggaran setiap pembangunan berjangka alias berkelanjutan tidak bisa serta merta langsung disetujui ketika bermasalah hukum. ‘’Kita harus menunggu kepastian hukum atas pekerjaan itu dulu baru bisa dilanjut,’’ terang Bupati.

Diingatkannya, seluruh OPD pelaksana kegiatan fisik benar-benar mengawasi realisasi pekerjaan fisik yang dilaksanakan rekanan. Termasuk berani bersikap tegas ketika penyedia tidak melanggar kontrak. Dalam artian memutus kontrak sekaligus mengusulkan sanksi daftar hitam (blacklist) kepada penyedia yang tidak becus kerja. ‘’Saya tidak hanya sekadar mengevaluasi pimpinan OPD yang tidak berkomitmen terhadap pembangunan, bagi pimpinan OPD yang tidak serius kerja siap-siap nonjob,’’ tegas Bupati.

Termasuk pekerjaan fisik tahun 2018 yang diuputus kontrak karena tidak selesai, dimintanya OPD teknis segera mengurus proses blacklist. Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Inspektorat juga dimintanya profesional sehingga sanksi blacklist itu bisa diterapkan dan benar-benar menjadi pelajaran bagi perusahaan lain yang akan melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah di kabupaten Lebong tahun ini.

Empat proyek fisik yang tidak selesai tahun ini antara lain pembangunan jembatan gantung Air Ketahun Desa Karang Dapo Atas senilai Rp 692 juta oleh PT. Aurora Partner Group. Juga Pembangunan Pasar Modern Muara Aman tahap I senilai Rp 16,2 miliar oleh PT. Bumi Putri Silampari. Dua lainnya, pembangunan jembatan Air Uram menuju Kantor Camat Uram Jaya senilai Rp 1,8 miliar dan pembangunan sarana pendukung Kawasan Tertib Lalulintas (KTL) senilai Rp 1,1 miliar oleh CV. Najwa Konstruksi. (sca)

Berita Lainnya

Ketua Golkar Ancam Lapor Balik

BINGIN KUNING – Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Kabupaten Lebong, Yanuarto Putra yang melaporkan ...

error: Content is protected !!