Kamis , 25 April 2019
Home / Probis / Jangan Buru-Buru Ngadu ke WTO

Jangan Buru-Buru Ngadu ke WTO

Bustanul Arifin

JAKARTA – Pasca Uni Eropa memutuskan penghentian penggunaan minyak sawit mentah atau Crude Oil Palm (Oil), pemerintah Indonesia langsung bereaksi keras. Salah satunya akan mengadukan kepada organisasi perdagangan dunia (World  Teade Organization (WTO). Namun sejumlah pengamat ekonomi yang tergabung dalam Indef meminta Indonesia untuk tidak terburu-buru mengadukan masalah tersebut kepada WTO.

Pengamat ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bustanul Arifin menyarankan pemerintah agar menggunakan jalur diplomasi. Bustanul mencontohkan, misalkan tidak mengimpor Airbus dalam waktu dekat. “Intinya kita harus melakukan diplomasi dengan elegan. Gertak-menggertak seperti kemarin sudah ok,” ujar Bustanul dalam diskusi Indef Online, Minggu (31/3).

Lanjut Bustanul, pemerintah tinggal menghitung atau dibuat beberapa simulasi berapa kerugian ekonomi dari pilihan A atau pilihan B. “Ingat, Eropa Barat cuma menghalami masuk CPO untuk biofuel, bukan untuk pangan. CPO untuk pangan masih berjalan seperti biasa,” ucap Bustanul.

Jika memang terjadi Penal Sengketa (DSB) di WTO, Indonesia harus melakukan analisi segera mungkin. Artinya jangans ampai merugikan diri sendiri dan kalah di Panel. “Indonesia harus menunjuk lawyer yang kredibel dan mampu bersidang dengan baik. Argumen yang harus dipersiapkan secara matang,” kata Bustanul.

Peneliti Indef, Ahmad Heri Firdaus mendesak Indonesia segera merespon dengan menyiapkan berbagai strategi. Seperti melakukan diplomasi dan kampanye positif tentang kelapa sawit yang diperkuat oleh kajian yang komprehensif dan bisa dipertanggungjawaban seperti yang dilakukan oleh EU (Uni Eropa). “Upaya ini dapat dilakukan secara bersama-sama dengan negara-negara produsen kelapa sawit lainnya yang memiliki kepentingan yang sama, seperti Malaysia, Thailand, Kolombia,” tutur Heri.

Menurut Heri, perbaikan citra dan pandangan tentang kelapa sawit Indonesia harus terus dilakukan dan diperkuat kajian ilmiah yang komprehensif. “Hal ini penting untuk menjaga pangsa ekspor ke negara tradisional,” ujar Heri.

Saat ini EU sudah memberlakukan Renewable Energy Directive (RED) II. Salah satu scientific evidence yang digunakan didalam RED II adalah Indirect Land Use Change (ILUC) sehingga penggunaan palm oil sebagai bahan baku biofuel akan terkendala, karena dari tahun 2008 sampai 2016 telah terjadi deforestation sekitar 5 juta hektar untuk kebun kelapa sawit.

“Namun Apakah secara scientific penggunaan ILUC ini valid dan dapat dipertanggungjawabkan? Inilah yang perlu kita jawab dengan dilandasi kajian ilmiah,” ucap Heri.

Selain itu, lanjut Heri, penggunaan ILUC masih banyak pro dan kontra, model land use change yang dipakai masih menggunakan banyak asums. “Terlepas dari hal-hal yang saya sebutkan, Indonesia perlu lebih memperhatikan kelapa sawit sebagai komoditas yang cukup relevan untuk dihilirisasi (optimalkan nilai tambah di dalam negeri). karena saat ini nyatanya kita memang unggul di produk minyak sawit namun baru sebatas intermediate product (hulu-intermadiate), belum hulu-hilir. Masih cukup sedikit produk hilir atau final dari CPO yang bisa diproduksi di dalam negeri,” tutur Heri.

Sementara ekonom Indef Imaduddin Abdulla menjelaskan RED adalah adalah arah kebijakan yang dikeluarkan oleh Komisi Eropa (European Commission) untuk produksi dan promosi energi dari sumber-sumber yang dapat diperbaharui atau energi terbarukan

Kebijakan tersebut, menurut Imaduddin, tidak ada yang bermasalah dari arah kebijakan RED ini. Namun menjadi polemik bagi negara-negara produsen sawit karena RED II yang terbaru ini memasukkan komponen kriteria keberlanjutan (sustainability criteria) dari bioenergy yang digunakan.

Dalam konteks ini, lanjut Imaduddin, Komisi Eropa menetapkan batasan untuk biofuel, bioliquids, dan biomass fuels yang memiliki risiko indirect land use change (ILUC) yang tinggi dan justru meningkatkan emisi gas rumah kaca. Negara-negara anggota masih boleh tetap mengimpor minyak nabati yang bersumber dari komoditas ILUC yang tinggi, tetapi tidak dihitung sebagai bagian dari target sumber energi terbarukan yang disepakati harus 32 persen pada tahun 2030.

“Sayangnya, sawit dianggap sebagai komoditas dengan risiko ILUC yang tinggi. Hal ini yang menimbulkan respon dari berbagai pihak khususnya dari negara-negara produsen sawit dan menjadi polemik dan perdebatan hingga saat ini,” pungkas Imaduddin.

Seperti diketahui Menteri Koordinator bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan sikap atas diskriminatif dari Uni Eropa. Salah satunya adalah akan membawa penghentian ekspor CPO Indonesia ke WTO. Opsi lainnya, Indonesia akan melakukan pemboikotan produk-produk Uni Eropa di dalam negeri.(din/fin)

Berita Lainnya

Tambah Wawasan Tentang Kopi di Edu Coffee

BENGKULU – Kopi memang bisa menyatukan orang dan bisa membuat suasana lebih asyik. Kopi adalah ...

error: Content is protected !!