Selasa , 16 Juli 2019
Home / Daerah / Kepahiang / Nasib 1.200 THL Pemkab Tak Menentu

Nasib 1.200 THL Pemkab Tak Menentu

KEPAHIANG – Hingga saat ini Pemerintah Kabupaten ( Pemkab) Kepahiang belum bisa memastikan nasib sebanyak 1.200 Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Pemkab Kepahiang, yang rencananya bakal dirumahkan mulai awal April ini. Pasalnya kejelasan nasib para THL tersebut saat ini masih bergantung pada hasil musyawarah yang dilakukan Pemkab Kepahiang dan jajarannya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepahiang Zamzami Zubir, SE, MM mengungkapkan sebanyak 1.200 THL tersebut sudah habis masa kontraknya sejak Desember 2018 lalu. Saat ini pihaknya masih melakukan pembahasan terkait seperti apa nasib para THL tersebut kedepannya, apakah masih akan dipertahankan atau benar-benar dirumahkan.

“Memang saat ini para THL tersebut belum kita pekerjakan lagi, karena memang kontraknya sudah habis akhir tahun lalu. Namun demikian karena kurangnya sumber daya manusia yang kita miliki, saat ini kita masih melakukan pembahasan untuk perkembangan selanjutnya,” terang Zamzami.

Hal senada juga diungkapkan Bupati Kepahiang, Dr. Ir. Hidayatullah Sjahid, MM. Menurutnya kondisi yang terjadi saat ini memang cukup menjadi dilema bagi Pemkab Kepahiang. Karena selain mengalami kekurangan jumlah pegawai, tahun ini Pemkab Kepahiang tidak bisa melakukan perekrutan pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), lantaran anggaran yang dimiliki daerah tidak mencukupi.

“Masih kita rapatkan seperti apa solusinya. Namun yang pastinya Pemkab saat ini memang tidak menerima THL lagi, kecuali penjaga kantor, staf penting, dan tenaga kebersihan. Hal ini karena anggaran yang kita miliki tidak mencukupi,” ujar Bupati.

Kendati demikian, dari 1.200 jumlah THL tersebut diakui Bupati beberapa diantaranya memang masih ada yang tetap bekerja. Namun ia menegaskan bahwa honor THL yang masih bekerja saat ini tersebut, tidak dialokasikan oleh APBD 2019 melainkan dari alokasi anggaran Tenaga Kerja Sukarela (TKS) yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing.

“Yang bekerja memang masih ada, seperti petugas kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Hal itu memang wajib ada, karena tidak mungkin PNS yang kita jadikan petugas kebersihan. Itupun honornya langsung dari anggaran DLH sendiri yang memang sudah dialokasikan di APBD. Bukan anggaran yang memang APBD khususkan untuk THL,” pungkas Bupati. (sly)

Berita Lainnya

Harga Lada Terjun Bebas

KEPAHIANG – Setelah harga jual kopi yang belakangan semakin menurun, saat ini para petani di ...

error: Content is protected !!