Minggu , 21 Juli 2019
Home / Pemilu / Petakan Konsentrasi Pemilih Tambahan

Petakan Konsentrasi Pemilih Tambahan

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus bekerja maraton pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Penyelenggara pemilu itu hanya punya waktu 18 hari untuk mengeksekusi putusan uji materi sejumlah pasal dalam UU Pemilu.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, sejak awal pihaknya berusaha menguraikan isi semua putusan MK. ’’Ada yang tidak disebutkan dalam amar putusan, tapi dalam pertimbangan hukum yang disampaikan MK itu terurai,’’ ujarnya saat ditemui di KPU.

Arief memastikan, KPU sudah membuka kembali pendaftaran pemilih tambahan atau pindah memilih. ’’Kalau ada yang mau pindah memilih silakan saja, tinggal ikuti prosedurnya,’’ lanjut Arief.

Namun, hanya untuk mereka yang masuk klasifikasi yang disebutkan MK. Yakni, orang sakit, tahanan rutan/lapas, korban bencana alam, dan orang yang akan bertugas saat pemungutan suara. Di luar empat kelompok itu, KPU tidak akan melayani pindah memilih.

Dalam hal daftar pemilih tambahan (DPTb) misalnya, KPU sudah mendata mereka yang mengajukan pindah memilih sampai 17 Maret lalu. KPU juga telah memetakan distribusinya. Termasuk mengklasifikasi kelompok pemilih mana yang bisa dan tidak bisa disebar ke TPS-TPS. ’’Artinya, dia (yang tidak bisa disebar) memang harus dibuatkan TPS tambahan,’’ lanjut mantan komisioner KPU Jatim itu. Misalnya, di lapas. Penambahan TPS untuk DPTb akhirnya juga berdampak pada anggaran dan logistik.

Kemudian, mengenai putusan MK yang memberikan kesempatan kepada kelompok pemilih tertentu untuk pindah memilih, pihaknya juga sedang berhitung. Bagaimana cara memperlakukan para pemilih yang jumlahnya baru diketahui pada H-7 pemungutan suara itu. Pihaknya tidak bisa lagi membangun TPS tambahan berbasis DPTb khusus tersebut.

Untuk saat ini, lanjut Arief, pihaknya belum bisa memastikan di mana saja TPS tambahan akan dibangun. ’’Saya kan nggak tahu di rumah sakit pemilihnya ada berapa,’’ tambahnya. Yang jelas, bila konsentrasi pemilih di satu area melebihi batas 300 orang, bisa dibuatkan TPS tambahan.

Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pihaknya merespons putusan MK dengan menerbitkan surat edaran nomor 471.13/2518/Dukcapil. Dalam surat tersebut, pemerintah menginstruksi bupati/wali kota agar memerintah dispendukcapil setempat untuk mempercepat perekaman e-KTP bagi warganya yang belum merekam. ’’Itu sebagai syarat dikeluarkannya e-KTP maupun surat keterangan (suket),’’ jelasnya. Hal itu juga menjadi jaminan bahwa pemilih yang belum tercatat di DPT tetap bisa menggunakan hak pilihnya.

Teknisnya, kata Zudan, unit pelayanan administrasi kependudukan di daerah wajib tetap memberikan pelayanan pada Sabtu, Minggu, dan hari libur lainnya. ’’Tujuannya, memastikan bahwa proses perekaman e-KTP terus berlangsung,’’ ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, dispendukcapil juga harus lebih proaktif melaksanakan kegiatan jemput bola. Tujuannya, menjangkau masyarakat yang memiliki kesulitan akses pada kantor dispendukcapil untuk merekam e-KTP. ’’Dalam rangka memberikan pelayanan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan melaksanakan putusan MK,’’ imbuhnya. Terakhir, Zudan juga meminta masyarakat proaktif merekam data e-KTP.(byu/far/c7/agm)

Berita Lainnya

Aan dan Edwar Tunggu Perintah Partai

KEPAHIANG – Pasca munculnya sinyal dari petahana untuk kembali maju dalam Pemilihan Bupati dan Wakil ...

error: Content is protected !!