Rabu , 11 Desember 2019
Home / Metropolis / Tak Ada SBU, Proyek Dihentikan

Tak Ada SBU, Proyek Dihentikan

M Rochman

BENGKULU – Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Bengkulu, M. Rochman, meminta kepala daerah untuk selektif dalam memilih rekanan yang mengerjakan proyek pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang nomnor 2 tahun 2017, kontraktor atau perusahaan yang mengerjakan paket proyek harus mengantongi sertifikat badan usaha (SBU).

Jika tidak mengantonginya, sesuai dengan pasal 90 angka 1, maka proyek yang dikerjakan rekanan akan dihentikan sementara. Karena rekanan harus menghentikan sementara kegiatan layanan jasa konstruksi.  Rekanan juga dikenakan sanksi administrasi bahkan akan diterakan dalam daftar hitam. “Kami sudah mengirimkan surat ke bupati dan gubernur supaya bisa memperhatikan hal ini,” terang Rochman.

Apalagi, saat ini sejumlah pemerintah daerah sudah memulai melelang proyek tahun 2019, baik itu pekerjaan fisik maupun konsultasi. Sehingga dalam verifikasi berkas rekanan yang menawar pekerjaan, harus selektif melihat ada atau tidak SBU perusahaan tersebut. Sehingga perusahaan yang mendapatkan pekerjaan benar-benar sudah memiliki SBU. “Jangan sampai perusahaan yang tidak memiliki SBU dimenangkan,” terangnya.

Selain perusahaan yang harus memiliki SBU, para pekerja konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi juga wajib memiliki kompetensi kerja. Ini diatur dalam pasal 70 ayat 1 dan 2 Undang-undang Jasa Konstruksi tersebut. Jika tenaga kerja tidak memiliki sertifikasi maka diberhentikan dari tempatnya bekerja. Sedangkan setiap pengguna jasa dan atau penyedia jasa konstruksi yang mempekerjakan tenaga kerja kontruksi tanpa sertifikat kompetensi maka dikenakan sanksi administrasi hingga penghentian sementara layanan jasa konstruksi.

“Jadi tenaga kerjanya juga harus memiliki sertifikat,” terangnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, dalam implementasi Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sejak proses pengadaan besinergistas dengan UU Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa Konstruksi serta Peraturan Lembaga LKPP. Serta Permen PUPR nomor 31/PRT/M/2015 tentanG Standar Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi dan Surat Edaran (SE) Menteri PUPR nomor 14 tahun 2018 tentang Pemberlakukan Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi Tahun Anggaran  2019.

“Dimana pelaku jasa konstruksi baik itu perencana, pelaksana konstruksi dan pengawas wajib memiliki sertifikasi keahlian dan sertifikasi keterampilan serta bagi badan usaha wajib memiliki SBU,” paparnya.

Unit kerja Pengadaan Barang dan Jasa di kabupaten dan provinsi serta OPD juga diharapkan personel yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut tidak merangkap pada kegiatan lain yang pekerjaannya bersumber dari APBN lembaga kementerian atau instansi lainnya dan APBD kota atau kabupaten. “Ini sesuai dengan Permen PUPR nomor 31/PRT/M/2015 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri PUPR nomor 09/PR/M/2011,” tutupnya.(del)

Berita Lainnya

Tiga Bulan Sebelum Jatuh Tempo Bisa Bayar Pajak Kendaraan

BENGKULU – Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui surat edaran Nomor 973/4590/BpkD/2019 memberi kemudahan terhadap pengguna kendaraan ...

error: Content is protected !!