Sabtu , 25 Mei 2019
Home / Daerah / Mukomuko / Kangkani Peraturan Menpora

Kangkani Peraturan Menpora

MUKOMUKO – Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) Mukomuko nekat kangkangi peraturan yang telah dibuat Menteri Pemuda Dan Olahraga (Menpora) Republik Indonesia. Khususnya pelaksanaan perekrutan calon anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tahun 2019.  Mereka berdalih, aturan yang dibuat dan ditandatangani langsung Mempora dan sudah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM, hanya berlaku untuk perekrutan calon anggota Paskibraka tingkat pusat.

Padahal dalam Peraturan Menpora Nomor 0065 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Jelas menyatakan peraturan itu mulai berlaku untuk seleksi tingkat sekolah, kecamatan hingga kabupaten termasuk untuk tingkat provinsi dan nasional.

Dalam Buku 1 dan II, jelas menyatakan bahwa Tim Penilai Paskibraka terdiri dari unsur; TNI, Polri, Perguruan Tinggi atau Akademisi, Tenaga Medis, Jurnalis atau wartawan, dan Kementerian/Lembaga. Ini untuk menghasilkan peserta terbaik untuk Paskibraka. Bukan saja untuk tingkat nasional, tapi juga untuk tingkat kabupaten dan provinsi.

Pelibatan sejumlah unsur itu, dimaksud Menpora, agar penilaian pada peserta seleksi nantinya dan yang lulus jadi anggota Paskibraka, lebih objektif dan transparan. Mengingat tim penilai Paskibraka merupakan aspek yang sangat penting.

Dalam Peraturan Menpora itu juga sudah diatur sejumlah materi uji untuk seleksi. Dengan ketentuan khusus, bahwa khusus untuk materi seleksi PBB, selayaknya dilaksanakan oleh pihak TNI dan Polri. Sedangkan untuk materi seleksi yang lain, sebaiknya dikelola oleh sumber daya yang memang pantas dan layak sesuai dengan kriteria.

Kabid Kepemudaan dan Olahraga Disparpora Mukomuko, Sutrisna Imam Santosa, mengatakan seleksi hanya dilakukan tim dari unsur Disparpora, Dinas Kesehatan, TNI dan Polri.  Diakuinya selama pelaksanaan penyeleksian Paskibraka, belum pernah melibatkan pihak lain. Seperti dari unsur akademisi ataupun dari unsur wartawan atau jurnalis.

Bagi Imam, tidak ada aturan yang mengikat menyatakan harus ada bagian dari tim seleksi, unsur akademisi ataupun unsur jurnalis. Ketentuan itu hanya berlaku untuk pelaksanaan penyeleksian Paskibraka tingkat nasional.

“Kalau untuk penyeleksian tingkat kabupaten tidak menyebutkan harus melibatkan unsur perguruan tinggi, wartawan atau lainnya,” ujarnya.

Sementara itu, diketahui lebih dari setengah miliar rupiah dana tersedia untuk kegiatan pembentukan, seleksi, pelatihan dan reward Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).  Dana lebih dari Rp 502 juta itu diantaranya untuk reward Paskibraka sebesar Rp 298,9 juta. Kemudian untuk pelatihan Paskibraka Rp 139 juta dan untuk konsumsi selama pelatihan Rp 64,3 juta.

“Khusus untuk perwakilan kabupaten ke provinsi akan dikarantina agar bisa lebih fokus. Dan yang menilai mereka terpilih atau tidak, dari provinsi. Karena provinsi juga akan menyeleksi untuk tingkat nasional,” pungkasnya.(hue)

Berita Lainnya

Tidak Bayar THR, Segera Laporkan

MUKOMUKO – Kabid Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja ...

error: Content is protected !!