Minggu , 21 Juli 2019
Home / Metropolis / Minim Sosialisasi, Perda ASI Mubazir

Minim Sosialisasi, Perda ASI Mubazir

Mardiyanti

BENGKULU – Sejak disahkan dua tahun lalu, keberadaan Peraturan Daerah (Perda) inisiatif dewan yakni Perda tentang Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif tak kunjung dijalankan baik oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu. Hal inilah menjadi sorotan kalangan DPRD Kota Bengkulu.

Ketua Komisi I DPRD Kota, Hj. Mardiyanti, SH mengungkapkan, pembentukan Perda ASI tersebut atasdasar bertujuan penting karena menyikapi banyaknya bagi ibu-ibu yang memiliki bayi namun enggan memberikan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif. Ia menyayangkan jika sosialisasi Perda ASI masih minim di lapangan.

“Sebab selama ini zaman modern telah membuat seorang ibu semakin enggan untuk menyusui anaknya. Mereka lantas lebih percaya terhadap susu formula sebagai pengganti ASI yang  tidak diketahui bagaimana tingkat keamanannya buat bayi. Dan kita sangat menyayangkan jika Perda ASI sudah ada sejak lama, namun tak dijalankan dengan baik alias mandul,” kata Mardiyanti.

Dalam perda ASI eksklusif tersebut, sambung Mardiyanti, dalam aturannya Dinas Kesehatan sebagai leading sektor dalam penanganan program ASI eksklusif ibu-ibu dalam berbagai program edukasi untuk memperkenalkan ASI eksklusif tersebut sangat penting.

“Karena kenyataannya juga di lapangan, masih banyak ibu yang tidak mengetahui pengertian ASI eksklusif dan lebih sedihnya para ibu yang sudah diedukasikan mengenai ASI eksklusif  tetap memilih memberikan susu formula karena berbagai mitos yang salah. Makanya dalam hal ini ada tim khusus yang akan memantau dan mengawasi program ASI tersebut,” terangnya.

Dilanjutkan Mardiyanti, dalam perda tersebut juga setiap perkantoran atau tempat fasilitas umum untuk menyediakan ruang khusus bagi ibu-ibu untuk memberikan ASI kepada bayinya.  “Perda inisiatif tersebut sangat penting dilakukan. Karena DPRD sebagai lembaga yang mempresentasikan aspirasi masyarakat secara terlegitimasi harus mampu menciptakan kebijakan publik. Karena perda inisiatif dewan ini lahir juga karena perkembangan zaman ditengah masyarakat,” tutupnya.

Senada disampaikan Anggota DPRD kota lainnnya, Hamsi mengatakan, sebaiknya Pemkot gencar melakukan sosialisasi berkaitan dengan Perda tersebut. “Sosialisasi bisa dilakukan dengan cara pemasangan papan reklame di tiap perkantoran ataupun pusat keramaian. Mengingat dalam aturan itu sudah sangat jelas, pemerintah berkewajiban menegakkan aturan tersebut. Lantaran masih banyak ibu-ibu yang belum paham edukasi pentingnya ASI itu,” tukasnya.(new)

Berita Lainnya

Anggaran Lampu Jalan, Tambah  Rp 10 Miliar

BENGKULU – Program terang menderang lampu jalan wilayah Kota Bengkulu tampaknya menjadi program prioritas Pemerintah ...

error: Content is protected !!