Selasa , 25 Juni 2019
Home / Metropolis / 21.406 Hektare Hutan Rusak

21.406 Hektare Hutan Rusak

Kerusakan Hutan 2018

BENGKULU – Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu mencatat, 21.406 hektare  kawasan hutan rusak. Kerusakan hutan terparah berada di Kabupaten Bengkulu Utara, seluas 5.427 hektare,
kemudian Kabupaten Bengkulu Selatan 4.273 hektare, Kabupaten Kaur 3.518 hektare dan Seluma 3.155 hektare, (lihat grafis).
Disebab oleh aktivitas illegal logging dan perambahan hutan. Bahkan kerusakan hutan ini bisa saja lebih luas lagi, karena Dinas Kehutanan tidak bisa menjangkau seluruh kawasan hutan, karena kekurangan personel.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfataan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu, Sahrial melalui Kasi Perlindungan Hutan, Bakrin menjelaskan saat ini mereka terus memperbaharui data luasan kerusakan hutan. Pemicu perambahan hutan ini dilatar belakangi ekonomi. Sebab banyak kawasan hutan yang dialihfungsikan oleh warga menjadi lahan perkebunan.

Tahun  2018 lalu ada empat warga yang yang ditangkap karena merambah hutan.  Maret tahun ini juga telah mengamankan empat perambah hutan. Ini menandakan perambahan hutan terus berlangsung.

“Januari sampai maret sudah ada 4 orang yang ditangkap perambahnya. Ya tahun ini ada kemungkinan meningkat kasus tersebut, tetapi kita juga berupaya mencegahnya,” ujarnya.

Luas hutan Provinsi Bengkulu 924.631 ha, terbagi atas hutan lindung (HL) 250.750 ha, kawasan swaka alam (KSA) 462.965 ha, hutan produksi terbatas (HPT) 173.280 hektar, hutan produksi tetap 25.873 ha dan hutan produksi konversi 11.763 ha.

Adanya jalan masuk ke kawasan hutan, menyebabkan hutan rawan dirusak. Seperti di kawasan HL Bukit Daun di Kepahiang, Rejang Lebong, Lebong, Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah. Kawasan HL ini cukup luas, berbanding terbalik dengan petugas pengawas yang sedikit. “Petugas setiap patroli juga memberikan sosialisasi serta peringatan pada warga. Akan tetapi dengan wilayah hutan yang cukup luas membuat petugas kesulitan memantau semua,” lanjutnya.

Bahkan di sepanjang jalan lintas Sumatera Kepahian-Bengkulu Tengah yang melewati kawasan HL Bukit Daun, banyak berdiri warung-warung. Pendirian bangunan di kawasan itu dilarang. Dinas Kehutanan sering memberikan teguran pada pemilik bangunan. Ia menambahkan, masyarakat bisa mendirikan bangunan berbahan kayu di kawasan itu jika ada izin jasa lingkungan dari Dinas Pariwisata. Saat ini mereka memberikan pembinaan pada pemilik warung yang belum berizin itu.

“Jadi yang tidak memiliki izin dibongkar paksa. Kita juga selalu mensosialisasikan pada masyarakat tentang bahaya pengundulan hutan. Termasuk memasang papan larangan merambah kawasan hutan,” jelasnya.(cw1)

Berita Lainnya

Dewan Minta Data Pasti Jumlah ASN

BENGKULU – Jelang pembahasan rancangan APBD Perubahan 2019, DPRD Kota Bengkulu mulai mempertanyakan jumlah real ...

error: Content is protected !!