Jumat , 23 Agustus 2019
Home / Daerah / Bengkulu Selatan / Bengkulu Selatan Menuju Kabupaten Layak Anak

Bengkulu Selatan Menuju Kabupaten Layak Anak

LAYAK ANAK : Pengukuhkan 1.720  (Satgas) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) se- Bengkulu Selatan di Balai Sekundang Setungguan Manna, Kamis (4/4).
KOTA MANNA –  Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bengkulu Selatan  Gusnan Mulyadi mengukuhkan 1.720 Satuan Petugas (Satgas) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) se-Bengkulu Selatan di Balai Sekundang Setungguan, Manna, Kamis (4/4). Pengukuhan ini dilakukan untuk menciptakan Kabupaten Bengkulu Selatan menuju Kabupaten Layak Anak.
Gusnan, berharap Satgas PPA dan Kader PATBM yang tersebar di seluruh wilayah Bengkulu Selatan dapat memberikan bimbingan dan pendampingan, atau melakukan program- program yang selaras dengan pemerintah khususnya di bidang pemberdayaan anak dan perempuan.  “Ini semua tentunya menjadi beban bagi kita semua. Walaupun sejatinya pemerintah sudah banyak meluncurkan program terkait gender ini. Namun, kami dari pemerintah daerah mengakui hal itu belum cukup dalam menuju Bengkulu Selatan menjadi kabupaten layak anak,” ujar Gusnan.
Oleh sebab itu, kebersamaan dan meningkatkan sinergitas diharapkan tujuan tersebut dapat tercapai kedepannya nanti. Gusnan juga meminta pihak pemerintah desa dan kelurahan terus memfasilitasi Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Kader Perlindungan anak terintegrasi berbasis masyarakat  (PATBM)  dalam melaksanakan setiap kegiatan atau program.  Selain mengukuhkan Satgas PPA dan Kader PATBM Gusnan, juga menandatangani MoU tentang Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Bengkulu Selatan.
Sementara itu, Deputi Menteri Bidang Tumbuh Anak  Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  (PPPA) RI, Lenny N Rosalina mengatakan, perempuan dan anak menjadi kelompok paling rentan dari tindakan kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya.
Sebagai langkah strategis dalam membantu perempuan dan anak korban kekerasan untuk mendapatkan layanan yang cepat dan responsif terhadap kebutuhan korban,  sejak 2016 Kementerian PPPA menginisiasi keberadaan Satgas PPA.
“Melihat kondisi tersebut, pemerintah, dalam hal ini Kementerian PPPA dan Dinas Pengendalian Pendoda. Keluarga Berencana (PPKB) dan PPPA provinsi dan kabupaten kota bertanggung jawab dalam memastikan korban mendapatkan layanan yang dibutuhkan, baik medis, psikologis, dan bantuan hukum dalam upaya pemulihan kondisinya,” pungkasnya.
Ditambahkannya,  kendala lokasi korban dan lembaga layanan menjadi satu kendala dalam pemberian layanan penyelesaian kepada perempuan dan anak korban, sehingga keberadaan Satgas PPA diharapkan menjadi garda terdepan untuk membantu korban segera mendapatkan layanan.
“Oleh karena itu, saya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan komitmen Satgas PPA untuk menjadi bagian dan menjadi partner Pemerintah Pusat dan Daerah dalam melakukan upaya perlindungan kepada perempuan dan anak,” imbuhnya. (tek)

Berita Lainnya

Demo Tuntut Warga Diperkerjakan, Batal

PINO RAYA – Adanya rencana aksi demo warga desa Tanjung Aur II Kecamatan Pino Raya ...

error: Content is protected !!