Senin , 22 April 2019
Home / Daerah / Mukomuko / Lima OPD Belum Tuntas Telaah Pengajuan Untuk MoU

Lima OPD Belum Tuntas Telaah Pengajuan Untuk MoU

MOU: Pelaksanaan penandatangan MoU antara Kejari dengan Setdakab Mukomuko, Kamis (4/4). (foto : peri/rb)

MUKOMUKO – Hingga Kamis (4/4), Kejaksaan Negeri (Kejari) Mukomuko mengaku belum menerima sepenuhnya pengajuan lima OPD untuk melakukan Memorandum of Understanding (MoU).  Pasalnya kelima OPD  tersebut belum tuntas dilaksanakan telaah atas pengajuannya.

“Saat ini tim sedang menelaah usulan pendampingan ini. Kalau telaah sudah selesai kita lakukan, maka akan ditindak lanjuti dengan MoU,” kata Kajari Mukomuko Agus Irawan Yustisianto, SH, MH didampingi Kasi Datun, Dwi Pranoto, SH.

Saat ini ada tujuh OPD yang mengajukan pendampingan hukum. Dari jumlah itu, baru dua OPD yang diterima pengajuannya. Yakni Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), yang sudah dilaksanakan MoU pada awal Maret 2019. Kemudian Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Mukomuko, yang penandatangan MoUnya dilaksanakan Kamis (4/4).

Agus menyampaikan, dengan ada ikatan MoU, pihaknya siap melakukan pendampingan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) kepada Pemkab Mukomuko dengan segala kemampuan yang dimiliki.  Ia berharap, MoU yang ditandatangani bersama ini, tidak sebatas seremonial belaka. Agus meminta bawahannya untuk bekerja maksimal dalam melakukan pendampingan. Dan bagi pihak Pemkab Mukomuko, untuk tidak segan menjalin komunikasi. Terlebih jika ada keraguan terhadap permasalahan perdata dan TUN.

“Kita menjalin kerjasama atau MoU ini untuk menuntaskan masalah,” kata Agus.

Sekda Mukomuko Drs. H. Marjohan mengatakan, pada dasarnya seluruh kegiatan butuh pendampingan. Tapi pada tahun ini, ada kegiatan MTQ yang anggarannya cukup besar berada di Setdakab. Katanya, Butuh pendampingan, agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kesalahan.

“Kita berharap, pihak Kejaksaan dapat melakukan pendampingan dengan maksimal untuk kegiatan ini. Jika nanti ada hal-hal yang belum terlampau kita pahami, kita dapat meminta pandangan hukum dari Kejaksaan, agar tidak ada kesalahan,” harap Sekda.

Penandatanganan MoU tentang penanganan permasalahan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN), langsung bersama Kajari dan Sekda Mukomuko, di ruang Aula Kejari. Serta disaksikan pejabat di lingkungan Kejari dan  lingkungan Pemda Mukomuko. (hue)

Berita Lainnya

58 Desa Belum Cairkan Dana Desa

MUKOMUKO – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Mukomuko menyebutkan masih ada puluhan desa yang belum ...

error: Content is protected !!