Sabtu , 7 Desember 2019
Home / Metropolis / Kajian View Tower, Banyak Aspek

Kajian View Tower, Banyak Aspek

BENGKULU – Kajian teknis perobohan menara view tower harus dilihat dari banyak aspek. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Bengkulu M. Rochman mengatakan landasan dasar dalam kajian itu adalah Undang-Undang nomor 2  tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Selain itu juga harus dilihat Peraturan Menteri PU nomor 26 tentang Pedoman Kelayakan Bangunan Gedung. Setelah itu juga harus dilihat aspek hukumnya.

Artinya, dalam menentukan layak atau tidak menara setinggi 42 meter itu dipertahankan harus benar-benar matang. Diputuskan melalui kajian orang yang benar-benar berkompeten. “Kita menyarankan seperti ini supaya tidak sesuatu hal dikemudian hari,” terang Rochman.

Dia menjelaskan, ketika bicara aspek hukum dalam perobohan menara yang dibangun di masa Gubernur Agusrin M. Najamudin dan dilanjutkan oleh Junaidi Hamsyah ini harus dilihat rencana tata ruang dan wilayah (RT/RW) yang berlaku. Pasti ada penetapan RT/RW sehingga diputuskan pembangunan menara pemantau tsunami itu di wilayah Lapangan Merdeka. Untuk merobohkan view tower itu berarti harus ada perubahan dalam RT/Rwnya. Selain itu juga perobohan view tower berarti penghapusan aset.

“RT/RW juga direview berapa tahun. Kajian aspek secara teknis bagaimana dia dulu membuat life circle project. Ada perancanaan fisibility, baru ada design enginering detail (DID) kemudian mucnul operasional dan biaya maintainance. Dulu bagaimana sehingga mengarah pada gagalnya suatu bangunan,” terangnya.

Dalam penilaian teknis yang dilakukan Dinas PUPR Provinsi Bengkulu juga harus melibatkan tenaga-tenaga ahli. Sejauh ini belum diketahui apakah dipihak ketigakan atau dikerjakan sendiri. Nah aspek ini yang harus dikaji, bukan hanya buat DED gedung tapi ada aspeknya. Karena ini menyangkut aset daerah. Bisa jadi ini nanti akan menjadi kerugian daerah, ketika view tower yang dibangun dengan dana miliaran rupiah kemudian dirobohkan.”Jangan sampai nanti ribut,” katanya.

Perobohan atau juga hasil kajian teknis itu nanti bukan serta merta karena perintah seseorang. Kalau dinyatakan layak dipertahankan, yang menyatakan layak itu harus betul-betul ahli yang bisa dipertanggungjawabkan secara keahliannya. Dalam pemanfaatan gedung itu, harus dirangkum disinopsiskan dari awal sampai sekarang. Sehingga muncul wacana, view tower mau dirobohkan.

“Kalau alasannya sudah mulai rapuh, itu kesimpulannya harus ahli pakar betul mengapa rapuh. Apakah dimakan usia atau bagaimana. Tidak bisa asal ngomong. Perlu penelitian secara signifikan, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Jangan nanti hanya karena dari perintah pihak-pihak tertentu,” terangnya.

Dia mengatakan tahun ini, ada anggaran untuk pendampingan pihak hukum untuk legal standing dan juga pendampingan konsultan teknik. Ini bisa dimanfaatkan dalam membuat kajian teknis dan juga hukum dalam wacana penilaian view tower itu. “Jadi nanti hasil kajiannya benar-benar matang,” tutupnya.(del)

Berita Lainnya

Bersih Pantai TNI dan Pemda, Peringati Hari Juang Kartika

BENGKULU– Memperingati HUT TNI Angkatan Darat ke -74 tahun 2019, Komando Distrik Militer (KODIM) 047 ...

error: Content is protected !!