Senin , 22 Juli 2019
Home / Metropolis / Penegakan Perda Disorot

Penegakan Perda Disorot

Suimi Fales

BENGKULU – Komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu dalam menjalankan Peraturan Daerah (Perda) kembali disorot. Pasalnya dari beberapa Peraturan Daerah (Perda) yang sudah diterbitkan DPRD kota, sebagian besar memang tidak berjalan sebagaimana mestinya sebuah Peraturan Daerah (Perda).

Hal ini disampaikan Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Suimi Fales, SH, MH. “Karena buat apa perda dibuat jika tidak dijalankan dengan baik. Karena proses pembuatan perda itu memakan waktu yang panjang, jangan kesannya hal itu mubazir saja,” ujar Suimi.

Diungkapkan Suimi, Perda yang disahkan memang masih banyak dilihat belum berjalan maksimal oleh pemerintah kota, seperti contoh Perda Kawasan Tanpa Rokok yang sudah disahkan sejak lama, itupun belum berjalan maksimal. “Jadi wajar ketika kita mempertanyakan komitmen pemkot dalam jalankan perda itu. Karena jangan sampai timbul polemik dimasyarakat akibat banyaknya perda yang tidak berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Selain itu menurut Suimi, dalam proses pemilihan untuk pengajuan Perda memang perlu dilakukan lebih selektif lagi kedepannya. Sehingga perda yang sudah dibuat jangan sampai tidak dijalankan maksimal.   “Apalagi sangat disayangkan jika perda yang sudah dibuat dengan menghabiskan waktu, tenaga, dan anggaran tidak berjalan maksimal. Nah, hal ini juga menjadi perhatian kami di DPRD kota. Kedepan harapan kami OPD terkait juga harus aktif untuk menjalankan perda tersebut,” terangnya.

Senada disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Rena Anggraini, SP menuturkan, rata-rata sejumlah Perda yang sudah disahkan sejak lama, namun pada perjalanannya belum berjalan maksimal agar para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam tekhnis masing Perda untuk lebih aktif menjalankan perda tersebut.  “Sebab bagaimanapun perda yang disahkan itu sepenuhnya harus berjalan ditengah masyarakat. Apalagi kita (dewan) juga tidak menginginkan adanya perda yang terkesan mubazir tersebut,” ujarnya.

Ditambahkan Rena, ada baiknya walikota ataupun sekda juga harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap OPD terkait dalam hal menjalankan suatu perda tersebut. “Sebab dengan rutin dilakukan evaluasi, nantinya bisa untuk melihat apa kendala dari OPD sendiri. Tentunya hal ini menjadi perhatian kita bersama. Apalagi membentuk sebuah Perda itu tidak gampang, prosesnya panjang. Maka dari itu kita berharap OPD terkait harus menegakkan perda dengan baik, agar tidak terkesan mubazir,” bebernya.(new)

Berita Lainnya

Anggaran Lampu Jalan, Tambah  Rp 10 Miliar

BENGKULU – Program terang menderang lampu jalan wilayah Kota Bengkulu tampaknya menjadi program prioritas Pemerintah ...

error: Content is protected !!