Minggu , 21 Juli 2019
Home / Pemilu / LHKPN Jadi Panduan Mencoblos

LHKPN Jadi Panduan Mencoblos

Arief Budiman

JAKARTA – KPU dan KPK terus bersinergi dalam menyukseskan Pemilu 2019. Targetnya, mencegah terjadinya korupsi sejak pemilihan berlangsung. Untuk itu, dalam waktu dekat mereka bakal meluncurkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Dengan peluncuran itu, masyarakat bisa mengakses informasi tersebut. Siapa saja caleg incumbent yang belum menyetorkan LHKPN. Itu dilakukan untuk menambah referensi masyarakat di hari pemungutan suara 17 April mendatang. Sebagai salah satu pelengkap informasi tentang latar belakang peserta pemilu yang hendak mereka pilih. ”Kalau tidak ada halangan, besok (hari ini, Red) akan diumumkan oleh KPK, caleg-caleg yang sudah melaporkan LHKPN,” ucap Ketua KPU, Arief Budiman.

LHKPN yang dirilis KPK tersebut tidak hanya berasal dari para caleg. KPU juga akan merilis data LHKPN para penyelenggara pemilu. Itu dilakukan dalam rangka menjaga transparansi pemilu kali ini. Masyarakat bisa melihat siapa-siapa saja pejabat di penyelenggara pemilu yang belum melaporkan LHKPN.

Arief menjelaskan, langkah tersebut merupakan salah satu tekad KPU untuk menjaga integritas pemilu. Harapannya, para pemilih akan menggunakan hak konstitusionalnya pada hari pemungutan suara. Masyarakat juga bisa menentukan siapa peserta pemilu yang layak dipilih karena dianggap jujur dan transparan. ”Mana yang menurut Anda memenuhi kriteria yang jujur, nah itu yang dipilih,” lanjut pria asli Surabaya tersebut.

Hal itu diamini Ketua Bawaslu Abhan. Menurut dia, korupsi masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan negara ini. Permasalahan tersebut tidak bisa hanya diselesaikan di hilir dengan mengintensifkan operasi tangkap tangan (OTT). Tapi juga harus memperhatikan bagaimana masalah itu awalnya terbentuk di hulu. ”Dari proses politiknya sudah harus bersih. Tidak menggunakan politik transaksional atau istilah lainnya politik uang,” tuturnya.

Korupsi merupakan masalah yang timbul dari proses politik yang dicederai. Abhan menuturkan, itu merupakan tanggung jawab bersama. Bukan penyelenggara pemilu saja. Tapi juga seluruh komponen masyarakat. Dengan menentukan sikap mereka sebagai pemilih yang berdaulat. Dengan demikian, warga tidak ”menjual” suaranya demi amplop berisi uang Rp 100–200 ribu. ”Apakah masa depan kita akan diganti dengan uang Rp 100 ribu?” cetus pria kelahiran Pekalongan itu.

Pencegahan terhadap politik uang tentu juga dilaksanakan Bawaslu. Abhan menjelaskan, pihaknya melakukan patroli politik uang di masa tenang nanti. Dia sudah menginstruksi jajarannya untuk berkeliling melakukan patroli di rumah-rumah. Terutama di kawasan yang dianggap paling rawan.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, pihaknya segera merilis nama-nama caleg petahana yang telah melaporkan harta kekayaannya. Dia berharap pemilih memiliki pertimbangan dalam menentukan pilihan. ”Nanti kami umumkan,” tegasnya.

Saut menyebutkan, ada sekitar 80 persen caleg incumbent yang telah menyampaikan LHKPN ke KPK. Sedangkan 20 persen lainnya belum menyampaikan. ”Negeri ini memerlukan orang yang bisa berjuang. Sehingga bisa menciptakan daya saing ketertiban dan seterusnya,” tutur dia.

Komitmen KPK, kata Saut, selalu menggaungkan politik yang jujur dan berintegritas. Sebab, indikator tersebut penting untuk meningkatkan indeks persepsi korupsi (IPK). Saat ini IPK Indonesia berada di angka 38. ”Karena itu, KPK dari awal banyak masuk dalam hal koordinasi Bawaslu, juga termasuk KPU,” imbuhnya.(bin/tyo/c9/agm)

Berita Lainnya

Aan dan Edwar Tunggu Perintah Partai

KEPAHIANG – Pasca munculnya sinyal dari petahana untuk kembali maju dalam Pemilihan Bupati dan Wakil ...

error: Content is protected !!