Jumat , 18 Oktober 2019
Home / Daerah / Kepahiang / Tak Ada Kontribusi PAD, Dewan Minta PT. TUMS Ditutup

Tak Ada Kontribusi PAD, Dewan Minta PT. TUMS Ditutup

KEPAHIANG – Lantaran tak memberikan sumbangsih Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama beroperasi kurang lebih 15 tahun, DPRD Kabupaten Kepahiang meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang untuk menutup PT Trisula Ulung Mega Surya (TUMS). Hal ini mencuat setelah perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan teh tersebut belakangan mulai bermasalah, salah satunya terkait persoalan ketenagakerjaan.

Diungkapkan Ketua Fraksi Kebangkitan Demokrasi Perjuangan (FKPD) DPRD Kabupaten Kepahiang, Edwar Samsi, S.IP, MM, bahwa belakangan ini PT TUMS memiliki permasalahan dengan sejumlah pekerjanya. Dimana dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir, PT TUMS melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) belasan karyawannya dengan pesangon yang minim.

“Kita minta Pemkab bisa segera melakukan evaluasi atas izin operasi PT TUMS tersebut. Banyak karyawan yang menjadi korban dari kebijakan perusahaan yang seenaknya memberhentikan pekerja,” jelas Edwar.

Menurutnya, ada beberapa tindakan PT. TUMS yang melanggar aturan pertama memberhentikan karyawan kedua melakukan pemangkasan uang pesangon dengan alasan adanya tunggakan Jamsostek.

“Ada pemotongan 60 persen pesangon alasan jamsostek. Pungli pemotongan Jamsostek. Setiap orang yang berhenti pesangon dipotong, alasan karena ada tunggakan jamsostek. Artinya mereka tidak membayar Jamsostek selama ini,” ujar Edwar.

Sementara Kepala Personalia PT. TUMS Meldi ketika dikonfirmasi, membantah adanya pemecatan karyawan. Menurutnya karyawan yang diberhentikan tersebut lantaran masa kerjanya telah habis kontrak ataupun ada pengajuan pensiun dini. “Tidak ada pemecatan, itu memang sudah pensiuan, ada juga pengajuan. Kita sudah ada kesepakatan dengan mereka,” ujar Meldi.

Disisi lain Bupati Kepahiang Dr Ir Hidayattullah Sjahid MM IPU mengatakan akan meminta PT TUMS ekspose secara terbuka. Pelaksanaan ekspose dirancang selelah Pemilu, agar PT TUMS dapat  memberikan kotribusi pendapatan bagi daerah. “Akan kita evaluasi, kita minta ekspose juga. Mungkin nanti waktunya setelah pemilu,” tegas Bupati. (sly)

 

Berita Lainnya

Pertama Di Indonesia Bulog Gandeng Pemkab Kepahiang Terkait Penyediaan Kebutuhan Beras ASN

KEPAHIANG – Untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok, khususnya beras kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan ...

error: Content is protected !!