Selasa , 25 Juni 2019
Home / Pemilu / Daerah Rawan Gangguan Bergeser

Daerah Rawan Gangguan Bergeser

Mochammad Afifuddin

JAKARTA – Indeks kerawanan pemilu (IKP) menjadi bagian penting yang dipaparkan dalam peringatan ulang tahun ke-11 Bawaslu. Pada prinsipnya, Bawaslu menginginkan Pemilu 2019 bisa benar-benar mampu mengakomodasi hak pilih seluruh warga. Hanya, masih ada sejumlah kerawanan yang timbul.

Dibandingkan IKP yang dirilis tahun lalu, ada perubahan yang terjadi menjelang hari pemungutan suara. Khususnya daerah-daerah yang tingkat kerawanannya paling tinggi. Akhir September lalu daerah paling rawan adalah Lombok Timur dan Teluk Bintuni. Kali ini yang paling rawan adalah Kabupaten Jayapura dan Lembata. Bahkan, skornya lebih tinggi daripada Lombok Timur dan Teluk Bintuni.

Anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin mengatakan, pada pengukuran IKP kali ini pihaknya bisa lebih fokus karena tahap sudah berjalan. Angka satuan-satuan kerawanan di berbagai kabupaten secara detail semakin tinggi sehingga perlu antisipasi. Basis kerawanan itu dibagi menjadi empat. Yakni, konteks sosial politik, penyelenggara yang bebas dan adil, kontestasi, serta partisipasi politik.

Dalam hal politik uang yang menjadi bagian konteks sosial politik, misalnya, di awal pemetaan basisnya lebih banyak. “Sekarang kami konsentrasi pada kejadian-kejadian,’’ kata Afif, sapaan Afifuddin.

Meski pada akhirnya tidak semua kabupaten dan kota didapati ada fenomena politik uang. Karena itu, lanjut Afif, pada 12 April pihaknya akan melangsungkan apel siaga patroli serentak di seluruh Indonesia. Kegiatan itu akan dipusatkan di Lapangan Banteng, Jakarta, dan melibatkan semua jajaran Bawaslu di seantero negeri. ’’Diharapkan pihak yang akan melakukan politik uang semakin waswas,’’ jelasnya.

Menurut dia, Bawaslu akan lebih gencar berpatroli untuk memastikan para pemilih tidak diganggu dalam menggunakan hak pilihnya. Baik dengan iming-iming uang maupun intimidasi. Segala bentuk pelanggaran, khususnya pidana, akan langsung ditangani sentra penegakan hukum terpadu yang melibatkan kepolisian dan kejaksaan.

Afif menambahkan, pelanggaran pidana berupa politik uang memang harus mendapat perhatian ekstra menjelang pemungutan suara. Perlu peran semua pihak untuk melindungi kemerdekaan warga negara dalam menggunakan hak pilihnya.(byu/c15/agm)

Berita Lainnya

3 Anggota PPK Divonis 6 Bulan

SELUMA – Suasana ruang sidang Cakra, Pengadilan Negeri (PN) Tais mendadak hening saat majelis hakim ...

error: Content is protected !!