Jumat , 26 April 2019
Home / Berita utama / Rejang Lebong “Ketinggalan” Dana Desa

Rejang Lebong “Ketinggalan” Dana Desa

VISIT MEDIA: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran Provinsi Bengkulu Ismet Saputra bertandang ke Graha Pena Rabu (10/4), kedatanganya disambut GM RB Marsal Abadi, SE. (foto : ikhsan/rb)

BENGKULU – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan sudah menyiapkan dana desa Rp 1,079 triliun untuk Provinsi Bengkulu tahun 2019 ini. Sayangnya dari sembilan kabupaten, hingga kemarin dana desa triwulan I untuk Kabupaten Rejang Lebong belum dapat dicairkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Persoalannya karena selama ini persyaratan yang diminta  Direktorat Jenderal Perbendaharaan belum terpenuhi. “Peraturan kepala daerah yang mengatur pembagian dana desa belum selesai,” beber Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II Abdullah saat berkunjung bersama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu Ismet Saputra ke Graha Pena Rakyat Bengkulu.

Padahal dana desa yang sudah disiapkan pemerintah pusat untuk Rejang Lebong cukup besar. Tahun ini mencapai Rp 101,29 miliar. Sore kemarin Abdulah yang dihubungi RB kembali mengatakan, hari ini pencairan dana desa RL baru akan diproses. “Info terbaru persyaratan baru dimasukan ke KPPN (Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara) Rejang Lebong,” papar Abdulah.

Data diperoleh RB, meskipun delapan kabupaten lainnya sudah menerima dana desa, namun masih ada belum masuk ke Rekening Kas Desa (RKD). Seperti di Bengkulu Utara dari pagu Rp 169,66 miliar dan masuk ke RKUD Rp 33,93 miliar (20%) . Lalu  Bengkulu Tengah   pagu Rp 111,16 miliar masuk ke RKUD  Rp 22,23 (20%). Serta Lebong   pagu Rp 78,57 miliar masuk ke RKUD Rp 15,71 miliar (20%) .  Menyikapi itu, Ismet Saputra mengatakan bisa jadi sudah ada penyaluran dari RKUD ke RKD. “Hanya saja mungkin laporannya belum diupload. Jadi belum tercatat,” terang Ismet.

Sisi menarik dari lain dari besaran dana desa Provinsi bengkulu tahun 2019, juga mengalami peningkatan yang sangat tinggi hingga sebesar Rp 14 persen. Tahun 2019 Provinsi Bengkulu bakal menerima total dana desa mencapai Rp 1,07 triliun dari sebelumnya pada tahun 2018 hanya sebesar Rp 945 miliar.

Saat dikonfirmasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Rejang Lebong mengaku saat ini alokasi dana  belum masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Rejang Lebong. Karena sejauh ini, masih dalam proses yang dilakukan Kantor Pelayanan Perbendaharaan negara (KPPN) wilayah Curup.

‘’Kalau Perbup sudah selesai sejak 28 Februari 2019 dan pertengahan Maret 2019 sudah masuk prosesnya ke BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, red). Selanjutnya proses dari BPKD ke KPPN sudah dilakukan sejak akhir Maret 2019 lalu dan saat ini tinggal menunggu proses transfer dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara, red) ke RKUD Pemkab Rejang Lebong,’’ terang Kabid Kelembagaan, Sosbud dan Pemerintah Desa Dinas PMD Kabupaten Rejang Lebong Bobby Harpa Santana.

Dilanjutkan Bobby, untuk nilai total dana  Kabupaten RL tahun 2019 mencapai Rp 110 miliar. Nilai tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 97 miliar. ‘’Peningkatan jumlah nilai DD ini karena nemang ada peningkatan jumlah anggaran di APBN tahun 2019 dari tahun sebelumnya 2018,’’ ungkap Bobby.

Dilanjutkan Bobby, sejauh ini memang belum ada pemerintah desa (Pemdes) yang mengajukan berkas permohonan transfer dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD). Selain karena anggaran DD belum masuk ke RKUD, juga karena soal teknis lainnya. Dimana saat ini hampir seluruh Pemdes masih dalam tahap pelaksanaan penyusunan dan pengevaluasian APBDes tahun 2019.

‘’Setelah penyusunan dan evaluasi selesai, baru ditetapkan APBDes masing masung desa. Dan setelahnya Pemdes baru bisa menyusun berkas permohonan untuk transfer anggaran DD dari RKUD ke RKD mereka,’’ demikian Bobby.

Dana Desa Rp 33 M “Parkir” di Kas Daerah

Sejak dua bulan lalu, dana desa tahap satu sebesar Rp 20 persen sudah masuk ke Kas Daerah (Kasda) Rp 33,9 miliar dari jumlah Dana Desa yang diterima Bengkulu Utara Rp 169,6 miliar. Namun hingga kini belum ada desa yang melaksanakan dana tersebut. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Ir. Budi Sampurno menuturkan jika keterlambatan pencairan ini lantaran adanya perubahan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Sehingga desa-desa yang sebelumnya sudah mengajukan pencairan sesuai Siskeudes 2018 terpaksa mengulang kembali.

“Makanya kita belum bisa melakukan pencairan. Karena memang ada perubahan Siskeudes sesuai Permendagri pelaksanaan Dana Desa yang baru,” terangnya.

Ia memastikan saat ini seluruh desa tengah mengerjakan persyaratan pencairan. Bahkan Kecamatan dan Dinas PMD ikut membantu desa untuk mempercepat pengajuan pencairan.  “Kita memang mengejar untuk pencairan tahap satu. Karena bukan hanya soal pelaksanaan Dana Desa namun juga terkait dengan honor atau Siltap perangkat desa yang juga ada dalam Dana Desa and Alokasi Dana Desa yang dicairkan,” pungkas Budi. (tim)

Berita Lainnya

#Cari_aman Dulu, Baru Naik Motor

BENGKULU – #Cari_aman baru naik motor merupakan tema yang diangkat oleh Safety Riding Astra Motor ...

error: Content is protected !!