Rabu , 24 April 2019
Home / Daerah / Lebong / PNS Ujar Kebencian Pasti Disanksi

PNS Ujar Kebencian Pasti Disanksi

PELABAI- Sebelas PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong yang diduga terlibat aktivitas ujaran kebencian melalui media sosial (medsos), dipastikan bakal menerima sanksi. Penjabat Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Lebong, Drs. Dalmuji Suranto meminta Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) segera menyampaikan laporan terkait identitas 11 PNS bersangkutan kepadanya.

Termasuk bukti tindakan pelanggaran yang dilakukan masing-masing PNS itu di medsos. Jika laporan berikut bukti sudah sampai ke mejanya, segera ia perintahkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menindaklanjutinya. ‘’Sejauh ini saya hanya menerima informasinya secara lisan, jadi mohon disampaikan secara resmi ke saya supaya bisa ditindaklanjuti,’’ tegas Dalmuji.

Terkait bentuk sanksi, Dalmuji belum bisa pastikan. Namun PNS yang dinilai melanggar disiplin berat bisa dipecat dan diputus dari segala macam fasilitas yang diberikan negara. Untuk yang masuk kategori pelanggaran disiplin ringan, bisa disanksi berupa penurunan pangkat. ‘’Saya sendiri belum tahu dugaan pelanggaran yang dilakukan sebelas PNS itu masuk kategori pelanggaran disiplin berat atau ringan,’’ ungkap Dalmuji.

Sanksi Itu sesuai Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor K.26-30/V.t2-2/99 tentang Pencegahan Potensi Gangguan Ketertiban dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PNS yang diterbitkan 31 Mei 2018. Dasar hukumnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). ‘’Kembali saya ingatkan kepada seluruh PNS di lingkungan Pemkab Lebong, bijaklah menggunakan medsos agar jangan sampai terlibat ujaran kebencian karena sanksinya berat,’’ kata Dalmuji.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Diskominfo Kabupaten Lebong, Doni Swabuana, ST, M.Si mengaku, ia memang belum menyampaikan laporan secara tertulis ke Pemkab Lebong. Dalam waktu dekat segera dilaporkannya identitas 11 PNS itu berikut dugaan pelanggarannya ke sekkab dan bupati. ‘’Bukti dugaan tindakan ujaran kebencian yang dilakukan masing-masing PNS itu sudah ada dengan kami,’’ tandas Doni.

Sesuai edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN), aktivitas ujaran kebencian yang masuk kategori pelanggaran disiplin ASN terbagi 6 poin. Diantaranya, menyampaikan secara langsung, menyampaikan via medsos, menyebarkan di medsos, mengadakan kegiatan, mengikuti kegiatan dan menanggapi via medsos. Untuk poin 1 hingga 4 masuk kategori pelanggaran disiplin berat. (sca)

Berita Lainnya

Mantan Kepala Kesbangpol MD

LEBONG TENGAH – Malang nasib Heryantoni (46), warga Desa Bungin, Kecamatan Bingin Kuning. Mantan Kepala ...

error: Content is protected !!