Selasa , 23 Juli 2019
Home / Daerah / Lebong / Proyek Kawasan Tertib Lalulintas Rawan Kelebihan Bayar

Proyek Kawasan Tertib Lalulintas Rawan Kelebihan Bayar

PELABAI – Tahun ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong tetap menganggarkan pembayaran proyek sarana penunjang Kawasan Tertib Lalulintas (KTL) tahun 2018 yang diusul masuk daftar hitam (blacklist). Nilai yang akan dibayarkan mencapai Rp 576 juta dari pagu kontrak senilai Rp 1,1 miliar. Sementara di awal pengerjaan CV. Najwa Konstruksi selaku rekanan penyedia telah melakukan pencairan 20 persen dari pagu kontrak sebagai uang muka.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan (PUPRHub) Kabupaten Lebong, Ferdinan Agustian, ST melalui Kepala Bidang Perhubungan, Ummi Haidar Rambe, ST, M.Si mengaku, dana itu untuk pembayaran progres fisik yang memang belum dibayarkan di tahun 2018. Tunda bayar itu akibat defisit anggaran dalam struktur APBD Perubahan Kabupaten Lebong 2018. ‘’Selain uang muka, kami tidak pernah mengeluarkan rekomendasi pembayaran progres pekerjaan fisiknya,’’ ujar Ummi kepada RB, Kamis (11/4).

Namun nilai yang akan dibayarkan belum tentu sejumlah yang telah dianggarkan dalam APBD tahun ini. Besaran nilai hasil pekerjaan yang dibayarkan tetap mengacu kepada hasil audit yang akan dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai usulan Perhubungan. Sesuai hasil penghitungan kasar Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) dan tim pengawas, progres pekerjaan fisik hingga kontrak diputus Desember 2018 baru sebatas 37,4 persen. ‘’Itu penghitungan kami, bisa jadi hasil BPK nanti jauh di bawah itu.

Terkait sanksi blacklist, Ummi mengaku pihaknya masih menunggu rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten Lebong. Namun seluruh dokumen kontrak berikut hasil hasil pemeriksaan lapangan dan berita acara pemutusan kontrak telah disampaikannya ke Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). ‘’Akan kami koordinasikan ke Inspektorat. Soalnya untuk dua pekerjaan fisik di Bidang Bina Marga yang putus kontrak telah ditayangkan blacklistnya di LPSE (layanan pengadaan secara elektronik, red),’’ tutur Ummi.

Terpisah, Anas Umbara selaku PPTK mengaku penghitungan baru sebatas ke persentase pekerjaan. Pihaknya tidak menghitung soal kualitas pekerjaan. Tidak dipungkirinya, beberapa volume pekerjaan tidak sesuai spesifikasi. Diantaranya ukuran halte yang tidak sesuai kontrak karena bagian atapnya sempat dipotong lantaran menjorok ke badan jalan. ‘’Memang seharusnya titik nol halte itu dibangun lebih mundur agar ujung atapnya tidak masuk ke badan jalan,’’ tandas Anas. (sca)

Berita Lainnya

Baru 10 Ribu Anak Dilengkapi KIA

PELABAI – Dari 25 ribu anak yang masuk target wajib Kartu Identitas Anak (KIA) tahun ...

error: Content is protected !!