Selasa , 25 Juni 2019
Home / Daerah / Bengkulu Tengah / Tutup Pabrik PMS

Tutup Pabrik PMS

DEMO: Puluhan warga Desa Talang Empat Kecamatan Karang Tinggi, Kamis (11/4) melakukan aksi demo di Kantor Bupati Benteng. (foto: fintah/rb)

BENTENG – Puluhan warga Desa Talang Empat Kecamatan Karang Tinggi, Kamis (11/4) melakukan aksi demonstrasi di Kantor Bupati Benteng.  Mereka menuntut bupati menutup pabrik crude palm oil (CPO) PT Palma Mas Sejati (PMS) dan mencabut seluruh izinnya. Karena, warga merasa sejak beroperasinya perusahaan tersebut, lebih banyak mudaratnya daripada manfaat bagi warga sekitar. “Udara di Desa kami sudah tidak bagus lagi karena asap dari perusahaan,” terang salah satu pendemo, Fatimah.

Dijelaskannya, asap hitam yang keluar dari cerobong asap pabrik, enyebabkan udara menjadi kotor. Bahkan berbagai perabot rumah warga menjadi kotor. Debu asap berwarna hitam pekat menempel di sejumlah rumah warga.

Aksi warga ke kantor bupati ini didampingi Walhi. Manager Kampanye Industi Ekstraktif Walhi Bengkulu, Dede Frastien menyampaikan bahwa hadirnya PT PMS sejak tahun 2008 telah meresahkan warga.

“Selain hak azasi dan konstitusi warga, banyak pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan terkait operasional selama ini,” jelasnya.

Setelah beberapa saat berorasi, perwakilan warga diterima oleh Plt Sekda Benteng, Edy Hermansyah Ph.D. Ditemani sejumlah pejabat OPD terkait, seperti DLH Benteng, DPMPTSP Benteng, Kesbangpol Benteng, Disnaker Benteng dan Juga Pabung Polres Benteng, Kompol. Abdu Arbain, SH. Edy menjelaskan tuntutan warga tersebut sudah ditampung oleh pemerintah daerah. Managemen PT PMS sudah dipanggil secara resmi.

“Namun, sampai kini belum ada tanggapan resmi terkait upaya Pemkab Benteng menyelesaikan persoalan yang terjadi,” kata Edy.

Mengenai tuntutan warga tersebut, bisa saja Pembkab mencabut izin dan penghentian operasional perusahaan. Namun, Edy mengatakan ini dilakukan sesuai aturan. Kalau memang terbukti ada pelanggaran maka tentu akan dikenakan sanksi sesuai aturah hukum yang berlaku.

Untuk saat ini, Edy meminta warga untuk bersabar dengan upaya pemerintah daerah menjembatani tuntutan warga tersebut. Karena, penyelesaian persoalan tidak bisa langsung sekaligus dan dalam waktu singkat.

“Semua dokumen perusahaan juga akan diteliti ulang,” katanya.

Hal yang sama juag disampaikan Kompol. Abdu Arbain. Menurutnya warga diminta untuk menyelesaikan persoalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan pemerintah bersama petugas keamanan akan menjembatani proses penyelesaian dengan baik.

“Silahkan menyampaikan aksi, namun diminta sesuai aturan,” ujarnya.

Sementara itu, aksi demo yang dilakukan warga diklaim hanya oleh beberapa pihak saja. karena, pemerintah desa tidak diberitahu sama sekali terkait rencana aksi warga tersebut.

“Bukan seluruh warga, namun hanya beberapa orang saja,” demikian Kades Talang Empat, Taeran Hasan.(vla)

Berita Lainnya

Infrastruktur Masih Program Andalan

BENTENG – Memasuki usianya yang ke-11, infrastruktur masih menjadi program andalan dari Pemkab Bengkulu Tengah ...

error: Content is protected !!