Rabu , 26 Juni 2019
Home / Daerah / Mukomuko / DKP Hanya Punya Waktu Dua Pekan

DKP Hanya Punya Waktu Dua Pekan

MUKOMUKO – Dari 100 bidang lahan miliknya nelayan yang bakal mendapat sertifikat gratis, baru 61 bidang sudah lengkap berkasnya serta tuntas identifikasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Mukomuko.

DKP hanya punya waktu dua minggu lagi untuk melakukan indentifikasi terhadap 39 bidang lahan calon penerima bantuan ini. Ini dikatakan Kabid Perikanan Tangkap DKP Mukomuko, Nasyyardi, S.Pi.

“Data yang sudah ada pada kami baru sebanyak 61 bidang tanah yang berkasnya sudah lengkap. Kini petugas masih melakukan identifikasi nelayan untuk diusulkan sebagai penerima program ini,” kata Nasyyardi.

Program itu adalah program Sertifikasi Hak Atas Tanah, atau disingkat Sehat. Program ini disalurkan oleh DKP Provinsi. Pemerintah memberi bantuan sertifikat gratis ini supaya dapat meningkatkan jaminan akses permodalan bagi nelayan dan pelaku usaha penangkapan ikan.

Selain itu untuk memberi kekuatan hukum atas hak tanah milik nelayan serta memfasilitasi penyediaan aset yang bisa digunakan sebagai jaminan memperoleh modal usaha.

‘’Kemudian meningkatkan kepastian dan keberlangsungan usaha penerima manfaat bantuan,” ujar Nasyyardi.

Untuk 61 bidang tanah yang datanya sudah masuk ke DKP, lahannya beragam. Ada lahan atau tanah perumahan, juga ada lahan pertanian. Sedangkan 39 bidang lagi sekarang masih dilakukan identifikasi.

‘’Kami optimistis, petugas yang dikerahkan dalam waktu dekat mendapatkan data 39 bidang tanah milik nelayan. Data ini akan diusulkan sebagai penerima program Sehat dari DKP Provinsi,” kata Nasyyardi.

Kriteria bidang tanah yang bisa mendapat program ini, diantaranya tanah itu tidak dalam sengketa, dan tidak masuk dalam kawasan hutan. Lalu luas tanah maksimum dua ribu meter persegi untuk tanah nonpertanian. Dan maksimum dua hektare untuk tanah pertanian.

Berikutnya, tanah berada di kecamatan tempat domisili nelayan calon penerima atau setidaknya berbatas dengan letak tanah pertanian yang akan disertifikatkan.

Sedangkan tanah milik adat harus disertai dengan surat keterangan kepala desa/lurah setempat. Kemudian bukan tanah warisan yang belum dibagi. “Penggunaannya harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten,” demikian Nasyyardi.(hue)

Berita Lainnya

Dua Oknum PNS Terancam Dipecat

MUKOMUKO – Ada dua PNS Pemkab Mukomuko terancam dipecat. Ini setelah Pemkab Mukomuko memastikan tidak ...

error: Content is protected !!