Rabu , 23 Oktober 2019
Home / Berita utama / Bawaslu Akui Money Politik Ada Tapi Susah Dibuktikan, Tertinggi Rp 300 Ribu

Bawaslu Akui Money Politik Ada Tapi Susah Dibuktikan, Tertinggi Rp 300 Ribu

PATROLI: Gakkumdu Bengkulu Utara melakukan patroli untuk mewaspadai terjadinya kecurangan dalam Pemilu pada 17 April nanti. Termasuk politik uang. (foto : shandy/rb)

BENGKULU – Menjelang hari pencoblosan Pemilu serentak Rabu (17/8) lusa, informasi menggunakan money politics atau politik uang oleh sejumlah calon legislatif semakin kencang. Ada yang sudah dibagikan. Sebagian lagi akan dibagikan pada hari H pemilihan.  Seperti hasil penelusuran RB di Kaur. Mengejutkan mahar politik untuk satu pemilih bervariasi. Ada caleg DPRD Kaur ada yang berani membagikan uang Rp 300 ribu per satu suara. Kemudian ada Rp 250 ribu dan sebagian besar Rp 200 ribu per kepala.

Sementara untuk Pileg DPRD Provinsi Bengkulu, ada oknum caleg memberikan Rp 100 ribu dan paling rendah Rp 20 ribu. Namun sebagian besar rata-rata caleg provinsi membeli satu suara Rp 50 ribu per kepala. Ini sudah menjadi rahasia umum di Kaur. Bahkan beberapa hari ini masyarakat masih banyak menunggu untuk mendapatkan uang jelang pemilu 17 April yang akan datang.

“Kalau provinsi saja ditawari Rp 50 ribu. Namun untuk DPRD Kaur awalnya paling tinggi Rp 250 ribu. Karena beberapa hari lagi pemilu ada yang Rp 300 ribu saat ini. Banyaknya juga masyarakat yang menunggu untuk dapat uang dari caleg,” ungkap Ij (Inisial) warga Kaur Selatan kepada RB.

Isu maraknya MP di Kaur tidak hanya dari mulut ke mulut saja. Namun juga sudah banyak di ketahui masyarakat dan juga pengawas pemilu. Biasanya para caleg ini akan mendata nama-nama yang nama-nama calon targetnya. Warga yang masuk data dan bersedia memilihnya awalnya didata dan dijanjikan akan diberi uang. Pasalnya oknum yang mendata dan membagikan uang berbeda. Sehingga banyak tidak diketahui lawan dan juga Bawaslu. Seketika saja sudah menyebar kalau warga sudah mendapatkan uang dari caleg tertentu. Terkait maraknya MP di Kaur saat ini juga diakui oleh Bawaslu Kaur. Kepada RB, Komisioner Bawaslu Kaur Natijo Elem membenarkan kalau banyak laporan oknum caleg telah membagikan MP.

Namun sulit untuk dibuktikan, karena biasanya yang melapor adalah kubu dari parpol atau caleg lain. Namun sementara masyarakat yang dicurigai menerima uang dan mendapatkan uang tidak mau menunjukan bukti. Terkait adanya dugaan MP, bahkan sebagian membantah telah mendapatkan uang dari oknum caleg tertentu.

“Kalau MP kita akui saat ini marak, bahkan pada akhir masa kampanye sudah banyak yang membagikan uang. Karena lebih aman dari pada masa tenang. Namun ini sulit kita buktikan, beberapa kali selalu gagal dan masyarakat pun tidak mau mengaku kalau mendapatkan uang. Karena sebagian masyarakat Kaur ini juga banyak yang menunggu caleg membagikan uang,” kata Natijo Elem.

Bawaslu Incar Politik Uang

Di masa tenang, Bawaslu Mukomuko mewaspadai politik uang di Kabupaten Mukomuko. Bawaslu pun melaksanakan program patroli, khusus untuk pengawasan money politics. Namun hingga berita ini disusun, Bawaslu Mukomuko mengklaim tidak menemukan aktivitas tersebut.

Di lapangan, terpantau sebelum masuk masa tenang, beberapa oknum caleg memberikan berupa barang ke warga. Dengan harapan bisa mendapat simpati dan dukungan suara dari warga tersebut, berikut keluarganya. Ada yang berupa kain, jilbab dan bentuk barang lainnya.

Meskipun ada beberapa warga yang mendapat barang itu, diklaim masih keluarga dari oknum caleg yang memberikan. Namun pemberian itu bertepatan dengan momen Pemilu serentak 2019. “Ada dapat, semacam souvenir. Isinya ada jilbab, kain,” ungkap salah satu warga Bandaratu Kecamatan Kota Mukomuko yang enggan namanya disebutkan.

Beberapa lagi ada yang mengaku menerima uang Rp 50 ribu. Uang sudah dimasukkan di dalam amplop itu, diberikan dengan pesan mohon dukungan. “Kami dapat uang, katanya silakan diberikan barang. Karena tidak sempat lagi mau kasih dalam bentuk barang,” kemuka salahsatu warga Pasar Mukomuko Kecamatan Kota Mukomuko.

Ketua Bawaslu Mukomuko Padlul Azmi, SH memastikan, timnya masih melakukan patroli cegah aktivitas politik uang. “Tidak ada. Kami sampai sekarang masih terus melakukan pemantauan dan pengawasan,” kata Ketua Bawaslu Mukomuko Padlul Azmi.

Padlul memastikan, jika ada politik uang dan itu menjadi temuan timnya, maka akan langsung diproses. Meskipun tidak ada warga yang melaporkan. “Sifatnya kan ada temuan, ya kita proses berdasarkan temuan kita. Kemudian ada juga yang sifatnya laporan warga. Kita proses juga,” tegas Padlul.

Ia meminta partisipasi aktif warga, untuk melaporkan setiap adanya tindakan politik uang. Warga pun diimbau bersama-sama, menyatakan perang money politik. Karena apel pencegahan dan pengawasan politik uang tidak akan sukses, tanpa dukungan dari semua pihak.

“Silahkan laporkan jika ada. Tentunya harus didukung dengan bukti. Kami akan melakukan patroli ini sampai hari pencoblosan,” pungkas Padlul.

Pelaku Diancam Dua Tahun Penjara

Praktik politik uang (money politics) lebih berpotensi terjadi pada masa tenang kampanye yang dimulai pada kemarin (14/4). Dari sebelas kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memetakan wilayah Kecamatan Kota Manna menjadi salah satu yang rawan money politik pada Pemilu 17 April.

Dikatakan Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan, Azes Digusti, S.Kom pada umumnya setiap wilayah yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan rawan money politics. Akan tetapi setelah dipetakan lagi ternyata wilayah Kota Manna menjadi yang paling rawan. Hal ini dikarenakan Kota Manna salah satu tempat yang strtegis untuk money politics sambung ketua Bawaslu. “Ya dari persentase kami Kota Manna yang tertinggi namun tidak menutup kemungkiann tempat lain juga tinggi,” terang Azes pada RB

Lanjutnya, menyikapi adanya para caleg yang bermain money politics saat ini, Bawaslu belum menerima adanya laporan masyarakat. Akan tetapi Bawaslu bersama pihak terkait saat ini giat melakukan patroli untuk memantau adanya money politik yang berkembang di masyarakat. “Ini kan masa tenggang jadi inilah moment rawan,” paparnya.

Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan mengancam pelaku pelanggaran pemilu dengan hukuman berlipat di masa tenang ini. “Bila terjadi di masa kampanye, hukumannya dua tahun penjara dan denda Rp 24 juta. Tapi kalau dilakukan di masa tenang ancamannya jadi dua kali lipat,” ujar Azes.

Dijelakan Azes, hukuman tersebut mengacu pada pasal 523 ayat 2 Undang-undang 7/2017 tentang Pemilu. Di sana dijelaskan bahwa setiap pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung atau tidak langsung diancam penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp 48 juta.”Aturannya sudah jelas, saya kira para caleg paham akan hal ini,” bebernya.

Harga Suara Bisa Diatas Rp 200 Ribu

Sementara itu, tahun ini diperkirakan persaingan memperebutkan 30 kursi DPRD Bengkulu Utara akan semakin sulit, apalagi dengan pola penghitungan suara saat ini. Bahkan diperkirakan harga satu suara bisa diatas Rp 200 ribu dengan angka error yang tinggi lantaran setiap calon atau parpol membutuhkan suara yang lebih besar dibandingkan dengan pola penghitungan DPRD 2014 lalu.

Gakkumdu sendiri sudah mensinyalir dan mewaspadai hal itu. Bahkan, sebanyak 278 kawasan TPS yang masuk dalam daftar rawan politik uang yang tersebar di 19 Kecamatan di BU. Selain wilayah Kecamatan Kota Arga Makmur, daerah pelosok desa yang sulit dijangkau juga masuk dalam daerah rawan politik uang versi Gakkumdu.

Komisioner Bawaslu Tri Suyanto menuturkan jika penetapan kawasan rawan tersebut bukan hanya dari penilaian saat ini. Namun juga melihat dari isu yang berkembang dalam pemilu lima tahun lalu.

“Daerah-daerah yang dalam pemilu sebelumnya sempat mencuat atau dilaporkan terjadi dugaan politik uang kita masukan dalam kawasan rawan,” terangnya.

Sementara Kasat Reskrim Polres BU AKP. Jufri, S.IK yang masuk dalam tim Gakkumdu juga melihat hal yang sama. Hal ini yang diantisipasi Gakkumdu dan akan melakukan Patroli terutama di daerah-daerah yang rawan terjadi Politik uang. “Peluang itu bisa saja terjadi, makanya kita akan melkukan patroli dan jika kita temukan akan kita tindak,” tegas Jufri.

Saat ini kabar tentang akan adanya politik uang sudah mulai beredar di masyarakat. Hal ini yang membuat Gakkumdu gerak cepat melakukan antisipasi. “Kita meminta dukungan dari masyarakat, baik itu mencegah terjadinya maupun melapor jika memang menemukan politik uang,” pungkas Kasat.

Sementara itu, pantauan RB dari empat dapil di Bengkulu Utara persaingan terpanas terjadi di Dapil Bengkulu Utara  dua Kecamatan Kerkap, Hulu Palik, Tanjung Agung Palik, Air Napal, Enggano dan Air Besi.  Serta Dapil Bengkulu Utara empat Kecamatan Ketahun, Napal Putih, Ulok Kupoi, Marga Sakti Sebelat, Pinang Raya dan Putri Hijau.

Di Dapil dua hanya mengalokasikan 6 kursi. Sedangkan dari calon yang akan bertarung terdapat para pengusaha pertambangan, calon incumbent dan tokoh-tokoh politik yang dinilai mampu secara ekonomi.  Sedangkan di Dapil empat terdapat alokasi 11 kursi DPRD. Meskipun lebih banyak di dapil ini juga terbilang besar lantaran terdapat tokoh-tokoh politik yang menjadikan Dapil tersebut sebagai basis seperti Bupati Bengkulu Utara Ir. Mian yang juga Ketua PDI-P BU, Ketua DPRD yang juga Ketua Golkar Aliantor Harahap yang juga maju dari dapil tersebut.

Belum lagi nama-nama tokoh masyarakat seperti Yurman Hamedi yang juga Ketua Partai Perindo. Selian itu juga ada nama-nama pengusaha pertambangan dan perkebunan yang juga masuk dalam bursa persaingan. Banyakna tokoh-tokoh dan konglomerat yang maju tentunya bukan tak mungkin membuka peluang terjadinya politik uang. (cik/qia/tek/hue)    

Berita Lainnya

Terima Kasih Nopian Andusti, Selamat Datang Hamka Sabri

BENGKULU– Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengucapkan terima kasih atas pengabdian yang diberikan Nopian Andusti selama ...

error: Content is protected !!