Selasa , 16 Juli 2019
Home / Metropolis / Ganti Rugi Lahan SDN 62 “Menggantung”

Ganti Rugi Lahan SDN 62 “Menggantung”

TUNTUT: Ahli waris pemilik lahan tempat berdirinya bangunan SDN 62, meminta ganti rugi dibayar sekaligus. (foto: wahyu/rb)

BENGKULU – Sengketa ganti rugi lahan SDN 62 Kota Bengkulu di Jalan Dempo Gang Rukun Kelurahan Sawah Lebar, hingga Minggu (14/4) belum kunjung ada kejelasan alias “menggantung”. Padahal soal pembayaran ganti rugi dari hasil tim Appraisal (penilaian) yang meyebutkan harga tanah senilai Rp 3,4 Miliar, sudah lama keluar.

Namun sampai kini Pemkot Bengkulu belum juga membayarkan tuntutan itu kepada ahli waris Atiah.  Kuasa Hukum Ahli Waris Lahan SDN 62, Jecky Haryanto, SH mengatakan, meski pihaknya sudah bertemu dengan pemkot mengenai pembayaran ganti rugi tersebut namun dalam pertemuan yang dilaksanakan beberapa hari lalu masih alot belum ada kepastian.

“Karena pemkot menginginkan ganti rugi itu dibayar dengan cara cicil (angsur). Sebab anggarannya baru ada Rp 1 miliar tahun ini. Namun persoalannya kita tidak menginginkan nanti pembayaran dilakukan cicil akan jadi temuan BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan). Sebab pembayaran cicil status aset nanti bagaimana? Jangan sampai nanti malah timbul persoalan baru,” terang Jecky.

Menurut Jecky, pihaknya memberikan toleransi kepada Pemkot untuk membayar tahun ini secara sekaligus. Dalam arti kekurangan anggaran pembayaran sesuai dari nilai harga tim appraisal itu dianggarkan di dalam APBD perubahan. “Karena ketika dibayar dengan cara lunas maka status peralihan aset bisa langsung dilakukan. Namun jika dibayarkan dengan cara mencicil itu kita khawatir akan menjadi temuan nantinya. Sebab ini bicara soal aset, maka harus jelas statusnya itu,” ungkapnya.

Selain itu diungkapkan Jecky, dalam waktu dekat pihaknya juga akan menyurati DPRD kota agar memfasilitasi menuntaskan persoalan ganti rugi lahan itu, agar tidak berpolemik kepanjangan.

“Karena disini berkaitan dengan anggaran, maka dewan juga punya fungsi kontrol pengawasan. Apalagi status hukum ahli waris ini sudah jelas, jadi pemkot tidak perlu lagi kesannya memperlambat persoalan ini. Sebaiknya pemkot harus bijak dalam hal ini,” bebernya.

Lanjut Jecky, apabila dalam seminggu kedepan Pemkot belum juga kunjung menyampaikan putusan terkait ganti rugi tersebut. Maka pihaknya akan mengambil langkah lain dengan tegas. “Karena lahan itu milih sah ahli waris. Jadi nanti bila pemkot belum ada keputusan, maka silakan pemkot mengambil aset yang berada diatas lahan sah ahli waris. Sebab ahli waris punya hak untuk mengelola lahan tersebut,” bebernya.

Senada disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kota Bengkulu, Sudisman, S.Sos mengungkapkan, ketika hasil perhitungan nilai harga (ganti rugi lahan) itu sudah keluar. Maka Pemkot harus cepat segera menindaklanjuti segera.

“Ketika persoalan anggarannya pembayaran kurang maka pemkot juga harus menambah usulan tambahan dalam APBD Perubahan nanti. Jadi jangan terkesan lamban dalam penanganan masalah lahan tersebut. Sebab masalah ini sudah lama, dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi pemkot harus bijak dalam hal ini,” tegas Sudisman.

Ditambahkan Sudisman, bila masalah sengketa lahan SDN 62 tersebut masih dibiarkan lamban. Maka dampaknya akan kembali terjadi proses belajar dan mengajar yang terganggu. “Jangan sampai nanti malah dampak yang timbul lainnya itu mental dan psikologis anak menjadi terganggu. Sebab anak murid tidak tahu sebab menyebabnya kenapa sekolah mereka tersebut tak kunjung tuntas tersebut,” ungkap politisi Hanura ini.

Terpisah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset  Daerah (BPKAD) kota Ir. Arif Gunadi mengatakan, bahwa persoalan ganti rugi lahan SDN 62 tersebut masih akan dirapatkan bersama. Mengingat permintaan dari pihak ahli waris dibayar lunas. “Ya masih akan dirapatkan dengan pimpinan kita,” singkat Arif.(new)

Berita Lainnya

Buat Akte Kelahiran Bisa dari Rumah

BENGKULU – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil(Disdukcapil) Kota Bengkulu saat ini sedang membangun dan menerapkan ...

error: Content is protected !!