Selasa , 23 April 2019
Home / Daerah / Lebong / Penilaian Mobnas Ditunda 10 Hari

Penilaian Mobnas Ditunda 10 Hari

DICEK : Tim KJPP tengah melakukan penilaian susut barang terhadap mobnas Pemkab Lebong yang akan dilelang guna penentuan harga. (foto : aris/rb)

PELABAI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong terpaksa menunda waktu penghitungan nilai susut barang terhadap 92 unit mobil dinas (mobnas) yang akan dilelang. Soalnya hingga batas terakhir Jumat (12/4), Bidang Aset, Badan Keuangan Daerah (BKD) baru berhasil mengumpulkan 42 unit mobnas untuk dilakukan penilaian oleh tim Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) dari Jakarta.

Sedangkan 50 unit lainnya belum diserahkan 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengusul ke Bidang Aset dengan berbagai alasan. Mulai dari sulit mengantar mobnas ke Sekretariat Kabupaten (Setkab) Lebong karena kondisinya yang rusak hingga masih melengkapi dokumen surat-surat kendaraan.

‘’Karena alasan-alasan itu, akhirnya ketua panitia penghapusan atau lelang barang milik daerah Kabupaten Lebong mengeluarkan kebijakan, untuk penilaian susut barang ditunda hingga Senin, 22 April,’’ kata Kabid Aset, BKD Kabupaten Lebong, Rizka Putra Utama, M.Si kepada RB.

ika hingga limit akhir tidak juga diserahkan, Putra memastikan lelang mobnas batal dilaksanakan. Tidak hanya untuk mobnas yang belum diserahkan. Seluruh mobnas tidak akan dihapus dari daftar aset bergerak Pemkab Lebong sehingga tidak bisa dilelang. Justru itu, kepada OPD yang belum juga menyerahkan mobnas dimintanya tidak menunda waktu.

“Tujuan penghapusan aset bergerak ini tidak lain untuk penertiban aset. Nah, saat ini kami menemukan 92 unit mobnas yang layak ditertibkan. Kalau tidak seluruh dihapus, artinya masih ada aset bergerak yang tidak tertib. Hal inilah yang tidak kami inginkan karena akan terus menyita perhatian Bidang Aset hanya untuk mengurus masalah aset bergerak,’’ tukas Putra.

Mobnas yang belum diserahkan itu didominasi milik Dinas Kesehatan (Dinkes) sebanyak 13 unit. Termasuk beberapa unit di lingkungan Setkab Lebong, Sekretariat DPRD dan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan (PUPRHub). (sca)

Berita Lainnya

Lapor Ketua Golkar Dugaan Praktik MP

AMEN – Belum lagi selesai pleno penghitungan suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Badan ...

error: Content is protected !!