Rabu , 19 Juni 2019
Home / Daerah / Lebong / Bawaslu Patroli ‘’Serangan Fajar’’ Jika Ada PNS Terlibat, Terancam Dipecat

Bawaslu Patroli ‘’Serangan Fajar’’ Jika Ada PNS Terlibat, Terancam Dipecat

SIAGA : Mobil patroli pengawasan anti politik uang milik Bawaslu Kabupaten Lebong terus diterjunkan selama masa tenang. (foto : aris/rb)

AMEN- Selama masa tenang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lebong terus mengawasi segala bentuk kecurangan dalam tahapan Pemilihan Umum (Pemilu). Bahkan Bawaslu menyiagakan mobil patroli beserta tim khusus yang tugasnya mengawasi praktek politik uang. ‘’Kami akan terus patroli hingga besok (hari ini, red) guna mengantisipasi terjadinya serangan fajar (politik uang, red),’’ ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Lebong, Jeffriyanto, M.Pd.

Sejak patroli Minggu (14/4), Jeffriyanto mengaku anggotanya belum menemukan pelanggaran politik uang. Namun dipastikannya potensi serangan fajar akan meningkat di malam terakhir masa tenang Selasa (16/4). ‘’Saya sudah menginstruksikan anggota patroli, termasuk seluruh panwascam dan pengawas TPS untuk memaksimalkan kegiatan patrol di malam terakhir masa tenang, bahkan kami akan terus memantau sampai dini hari,’’ terang Jeffriyanto.

Sejauh ini pelanggaran yang dilakukan peserta pemilu masih seputaran Alat Peraga Kampanye (APK). Beberapa peserta hingga Senin (14/4) kedapatan masih belum menurunkan APK. Namun seluruh APK sudah ditertibkan Bawaslu bersama-sama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pelanggaran APK itu umumnya terjadi di 4 kecamatabn. ‘’Yakni Kecamatan Lebong Utara, Kecamatan Amen, Kecamatan Lebong Tengah dan Kecamatan Lebong Sakti,’’ ungkap Jeffriyanto.

Terpisah, Penjabat (Pj) Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Lebong, Drs. Dalmuji Suranto mengingatkan seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong tidak terlibat politik praktis. Apalagi sampai terlibat dalam praktek politik uang. Dipastikannya, Pemkab Lebong akan memecat PNS yang kedapatan membagi-bagikan uang atau memfasilitasi terjadinya kecurangan dalam Pemilu. ‘’PNS itu kerjanya melayani masyarakat, bukan berpolitik atau melayani peserta pemilu,’’ tegas Dalmuji.

Dalmuji juga meminta PNS di lingkungan Pemkab Lebong menggunakan hak pilihnya. Jangan sampai PNS yang memenuhi syarat pemilih masuk golongan putih (golput) alias tidak menggunakan hak pilihnya. Birokrasi pemerintah membutuhkan pemimpin. ‘’Artinya PNS tetap harus menggunakan hak pilihnya dan tentunya rahasia,’’ tutur Dalmuji. (sca)

Berita Lainnya

Usulan CPNS Lebong Kangkangi SE Menpan

PELABAI – Hingga Selasa (18/6), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lebong ...

error: Content is protected !!