Minggu , 21 Juli 2019
Home / Daerah / Seluma / Dana Pendamping Kelurahan Akan Dianggarkan di APBD Perubahan

Dana Pendamping Kelurahan Akan Dianggarkan di APBD Perubahan

SELUMA– Bupati Seluma, H. Bundra Jaya, SH, MH memastikan akan menganggarkan dana pendamping kelurahan dalam APBDP mendatang. Sebelumnya, dana yang dialokasikan  pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU) APBN 2019 sebesar Rp 7,4 miliar diperuntukan bagi 20 kelurahan yang ada di Kabupaten Seluma, tidak memerlukan dana pendamping. Sehingga saat pengajuan APBD 2019, dana pendamping kelurahan ini belum dianggarkan oleh Pemkab Seluma.

“Sebelumnya memang tidak ada dana pendamping, namun ada aturan baru yang dikeluarkan Kemenkeu. Bahwa kabupaten penerima dana kelurahan ini harus menyiapkan dana pendamping, untuk mengucurkan dana tersebut ke kelurahan,” terang Bundra.

Dijelaskan Bundra, untuk besaran dana pendamping ini. Semua telah diserahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan mengacu pada aturan dan syarat dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).  “Jadi silakan nanti tim TAPD berkordinasi dulu dengan Kemenkeu, untuk menentukan besaran dana pendamping dana kelurahan ini. Yang jelas, tahun ini anggaran tersebut harus sudah masuk ke rekening kelurahan,” kata Bundra.

Ia optimis dengan adanya alokasi dana kelurahan bagi 20 kelurahan di Kabupaten Seluma ini, akan mempercepat pembangunan infrastruktur kelurahan. Sama seperti dana desa, pembangunan yang dapat dialokasi melalui dana kelurahan adalah aset desa, seperti jalan lingkungan, sentra pertanian dan infrastruktur lainnya yang diperlukan oleh masyarakat.  “Jadi tidak ada iri lagi antara desa dan kelurahan, pemerintah sudah fasilitasi semua. Kalau desa ada Dana Desa (DD) dan Kelurahan ada Dana Kelurahan,” imbuhnya.

Bundra menambahkan, untuk pembagian alokasi dana kelurahan yaitu 75 persen untuk pembangunan infrastruktur dan 25 persen digunakan untuk pemberdayaan masyarakat.  “Jadi jangan salah, lurah harus paham ini. Saya tidak mau mendengar, gara-gara ada dana kelurahan ini ada lurah yang terjerat hukum. Oleh karena itu pelajari sebaiknya juknis dan juklak realisasi dana kelurahan ini, agar sesuai dengan peruntukannya,” demikian Bundra.(aba)

Berita Lainnya

September, Dinsos Salurkan BPNT

SELUMA – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Seluma, Ir. Titik Sumila mengatakan September ...

error: Content is protected !!