Minggu , 21 April 2019
Home / Breaking News / Mesin Printer Dikencing Tikus, SPPT Pajak Tak Bisa Dicetak

Mesin Printer Dikencing Tikus, SPPT Pajak Tak Bisa Dicetak

TERTIB : Tampak petugas Bidang Pendapatan, BKD yang ramah melayani wajib pajak yang sedang membayar pajak di loket khusus pelayanan pajak. (foto : aris/rb)

PELABAI – Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) tahun 2019 yang rencananya pertengahan April sudah dibagikan ke wajib pajak, terpaksa diundur. Bidang Pendapatan, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lebong belum bisa mencetak DHKP dan SPPT karena mesin printer khusus rusak akibat dikencing tikus.

Diperparah ulah 20an pemerintah desa yang hingga Senin (15/4) belum juga menyerahkan data terbaru mengenai potensi objek pajak ke Bidang Pendapatan. Sembari menunggu kelengkapan data terbaru potensi pajak dan proses perbaikan mesin printer, Bidang Pendapatan manfaatkan waktu untuk memverikasi ulang data objek pajak yang sudah masuk.

‘’Mesin printernya hidup, tetapi tidak bisa bekerja normal karena kena kecing tikus,’’ ujar Kepala BKD Kabupaten Lebong, Wuwun Mirza, SE, MT melalui Kepala Bidang Pendapatan, Rudi Hartono, SE, M.Ak kepada RB.

Dipastikannya, proses cetak DHKP dan SPPT PBB-P2 itu dapat diselesaikan dalam tempo seminggu. Itu sesuai pengalamannya berdasarkan kegiatan cetak DHKP dan SPPT tahun-tahun sebelumnya. Pembagian DHKP dan SPPT 2019 rencananya akan dilaksanakan berbarengan dengan peresmian gedung baru Bidang Pendapatan yang telah selesai dibangun sejak 2017 namun baru dimanfaatkan tahun ini.

‘’Sekaligus dalam kegiatan itu kami gelar juga sosialisasi pentingnya memaksimalkan PAD (pendapatan asli daerah, red). Sasarannya para camat, lurah, kepala desa serta jajaran OPD (organisasi perangkat daerah, red) teknis pemungut pajak,’’ ungkap Rudi.

Lebih lanjut disampaikannya, tahun ini Bidang Pendapatan ditarget memungut PBB-P2 senilai Rp 1,3 miliar. Angka itu sama persis dengan target tahun 2017 yang sasarannya menembus 30.411 wajib pajak dan realisasinya mencapai 98 persen. Dengan target itu, Rudi optimis realisasi tahun ini mencapai 100 persen mengingat jumlah wajib pajak cenderung naik seiring bertambahnya objek pajak di Kabupaten Lebong.

‘’Selain mengejar pungutan PBB-P2 tahun ini, kami juga berharap pemerintah desa dan kelurahan lebih maksimal membantu kami dalam upaya penagihan tunggakan PBB-P2 lima tahun terakhir, terhitung 2014-2018. Nilai piutang PBB-P2 itu akan kami sampaikan langsung kepada masing-masing camat, kepala desa dan lurah berbarengan saat penyerahan DHKP dan SPPT,’’ tutup Rudi. (sca)

Berita Lainnya

Dalmuji, Eddy dan Mustarani Bersaing

PELABAI – Kabar soal Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara, Mustarani Abidin, SH, M.Si calon ...

error: Content is protected !!