Selasa , 23 April 2019
Home / Daerah / Bengkulu Selatan / Realisasi Dana Desa Tak Jelas, BUMDes Gunung Sakti Diaudit Inspektorat

Realisasi Dana Desa Tak Jelas, BUMDes Gunung Sakti Diaudit Inspektorat

KOTA MANNA – Realisasi dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gunung Sakti Kecamatan Manna dalam waktu tiga tahun terakhir tidak jelas dan diduga ada penyimpangan. Atas dasar itulah, penggunaan dana BUMDes yang bersumber dari Dana Desa dilaporkan ke Inspektorat Daerah (Ipda) Bengkulu Selatan untuk diaudit.

Sekretaris Ipda Bengkulu Selatan, Asih Kadarinah, M.Pd membenarkan adanya laporan tersebut. Pihaknya telah melakukan tindak lanjut dengan melakukan audit laporan. “Yang melaporkan penggunaan dana BUMDes di Gunung Sakti itu adalah kepala desa itu sendiri. Laporannya sudah kami respon dan akan segera diterbitkan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan),” terang Asih.

Dalam laporan tersebut, lanjut Asih, penggunaan dana BUMDes yang tidak jelas sejak tiga tahun terakhir, dimulai dari tahun 2016, 2017 dan terakhir tahun anggaran 2018 lalu. Pasalnya dana yang dikucurkan dari Dana Desa tidak dipergunakan secara jelas dan tidak ada bukti penggunaanya.

“Setiap tahun dana yang dianggarkan untuk BUMDes itu sebesar Rp 50 juta, artinya kalau sudah tiga tahun jumlahnya Rp 150 juta. Namun penggunaanya tidak jelas, soalnya dalam realisasi dana tersebut tidak dilengkapi dengan SPj,” beber Asih.

Selain penggunaan dana yang tidak jelas, BUMDes Gunung Sakti juga tidak aktif. Pasalnya usaha yang dijalankan BUMDes tidak diketahui dengan pasti. Sehingga dana puluhan juta yang dianggarkan setiap tahun melalui Dana Desa terkesan habis tidak tahu rimbanya. Bahkan aset yang dimiliki BUMDes saja tidak jelas.

“Kalau dari audit dan pemeriksaan yang kami lakukan, kepengurusan BUMDes itu memang kurang berjalan dengan baik. Salah satunya karena ada pergantian kepengurusan yang tidak diiringi dengan pelimpahan pertanggungjawaban. Akibatnya banyak aset BUMDes tidak jelas keberadaannya, usaha BUMDes juga tidak berjalan dengan baik,” beber Asih.

Terkait tindak lanjut hasil audit yang ditemukan, Asih mengatakan, akan dituangkan dalam LHP. Setelah itu akan dilaporkan ke Plt Bupati dan disampaikan ke camat. “Hasil audit nanti akan dituangkan dalam LHP. Nanti tindak lanjutnya akan ditentukan berikutnya,” tutup Asih. (tek)

Berita Lainnya

Golkar Diprediksi Rebut Kursi Ketua DPRD Provinsi

BENGKULU – Partai Golkar berpeluang mendapatkan kursi ketua DPRD Provinsi Bengkulu pada Pemilu 2019 ini. ...

error: Content is protected !!