Minggu , 26 Mei 2019
Home / Berita utama / Rancang Pemungutan Suara Ulang

Rancang Pemungutan Suara Ulang

Rekapitulasi Suara Sementara

BENGKULU – Komisi Pemilihan Umum (KPU) merancang pemungutan suara ulang (PSU) serentak di sejumlah daerah pada 27 April nanti. Seperti di Kepahiang, dilaksanakan di  3 Tempat Pemungutan Suara (TPS) Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang.

Hal ini setelah KPU Kabupaten Kepahiang berkoordinasi dengan KPU Provinsi pascakeluarnya rekomendasi dari Bawaslu Kepahiang, terkait polemik yang terjadi pada pemungutan suara 17 April lalu. Komisioner KPU Kepahiang Sultan Effendi ketika dikonfirmasi mengatakan, pihaknya telah menetapkan jadwal PSU sesuai dengan hasil koordinasi dengan KPU Provinsi Bengkulu, menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Kepahiang. Adapun TPS yang akan menggelar PSU yakni TPS 2, 3 dan 4 Desa Kampung Bogor.

“Pascamenerima rekomendasi dari Bawaslu Kepahiang, kami langsung berkoordinasi dengan KPU Provinsi Bengkulu. Dari hasil koordinasi tersebut kami memutuskan bahwa 3 TPS di Desa Kampung Bogor akan melakukan PSU pada 27 April mendatang,” tegas Supran.

Dijelaskan Supran, PSU bukanlah hal yang tabu dalam proses Pemilu. Bahkan untuk Pemilu 2019 ini bukan hanya Kabupaten Kepahiang yang melakukan PSU, tapi juga ada di Kabupaten Mukomuko dan Kota Bengkulu. Sementara untuk surat suara pendukung PSU nantinya, Supran mengatakan akan pihaknya masih menunggu surat suara dari KPU Provinsi Bengkulu.

“Kita sudah koordinasi juga dengan KPU Provinsi terkait surat suara untuk PSU. Sebelumnya KPU Provinsi memiliki surat suara cadangan, namun sudah dipakai untuk PSU di Kota Bengkulu dan Kabupaten Mukomuko. Sehingga untuk PSU kita, KPU Provinsi masih menunggu cetak ulang surat suara dari KPU RI,” ujarnya.

Ditambahkan Supran, berdasarkan hasil validasi data jumlah pemilih terakhir sebelum pelaksanan pencoblosan beberapa waktu lalu, di 3 TPS tersebut memang ada beberapa Daftar Pemilih Khusus (DPK). Artinya, dalam PSU ini nantinya DPK yang berdomisi di Desa Kampung Bogor tetap ikut menggunakan hak suaranya.

“Ya, DPK tetap kita pakai dalam PSU ini, tetapi bukan warga luar Desa Kampung Bogor. Pemilih yang akan kita akomodir adalah yang sesuai dengan jumlah DPK dan memang berdomisili di Desa Kampung Bogor, bukan dari luar Desa Kampung Bogor,” demikian Supran.

PSU di Kecamatan Kemuning

Setelah mendapatkan rekomendasi dari Panwascam Kecamatan Tanjung Kemuning, agar PPK Tanjung Kemuning segera melaksanakan PSU. KPU Kaur melalui Divisi Teknis Irpanadi saat dikonfirmasi membenarkan kalau pihaknya akan melaksanakan PSU. Menurut Irpanadi, PSU akan dilaksanakan serentak tanggal 27 April 2019 yang akan datang.

PSU akan dilaksanakan di dua TPS yaitu TPS 1 dan TPS 2 di Desa Tanjung Kemuning. Terkait dengan rencana PSU tersebut, KPU Kaur dalam waktu dekat akan menggelar pleno. Kemudian untuk meminta tambahan logistik untuk PSU di dua TPS tersebut. “PSU tanggal 27 April kita serentakan, ini hasil koordinasi saya ke KPU Provinsi Bengkulu. PSU kita laksanakan karena sudah ada rekomendasi dari Bawaslu. Namun untuk PSU ini hanya untuk pemilihan presiden, DPD dan juga DPR RI saja sesuai dengan rekomendasi dari Bawaslu,” kata Irpanadi kepada RB.

Lebih lanjut Irpanadi mengatakan kalau PSU ini dilakukan karena ada beberapa pemilih dari luar yang masuk ikut memilih dengan hanya menggunakan KTP elektronik. Jumlah yang memilih tersebut tidak terlalu banyak kurang lebih 6 orang, namun ini menjadi temuan sehingga diajukan PSU.

Sementara itu Anggota Bawaslu Kaur Natijo Elem, kepada RB mengaku belum bisa memastikan kapan pelaksanaan PSU. Pasalnya pihaknya saat ini masih berada di PPK Kecamatan Tanjung Kemuning. Dan melakukan pengecekan terkait dengan laporan yang disampaikan. Pasalnya semua bukti terkait laporan pemilih dari luar semua masih berada dalam kotak suara.

“Kita masih melakukan pemeriksaan di kotak suara, jadi belum dapat kita pastikan kapan PSU. Karena masih kita kros cek dulu saat ini,” singkat Natijo Elem kemarin.

Sebelumnya Bawaslu Kaur juga telah mendapatkan surat dari PDIP Kaur dan PKB Kaur terkait permohonan PSU di dua TPS tersebut. Dan kemarin laporan tersebut baru ditindak lanjuti dengan melakukan pengecekan di kotak suara bersama PPK, Panwascam serta Bawaslu.

Untuk diketahui jika PSU dilaksanakan jumlah DPT di TPS 1 sebanyak 270 pemilih. Sementara di DPT II itu sebanyak 249 pemilih. Namun jika PSU hanya untuk Presiden, DPD dan DPR RI, maka tidak akan terlalu berdampak  pada suara untuk caleg DPRD Kaur yang ada saat ini.

Banyak Kejanggalan, Desa Sekalak Akan PSU

Menyikapi adanya laporan bahwa proses pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 dan 2 Desa Sekalak, Kecamatan Seluma Utara pada 17 April lalu ada banyak ditemui kejanggalan. Langsung disikapi oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Seluma, Sarjan Efendi, SE. Menurut Sarjan, dirinya belum dapat memastikan akan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di desa tersebut. Karena masih akan dilakukan investigasi khusus terkait banyaknya kejanggalan yang terjadi saat proses pencoblosan tersebut.

“Untuk PSU belum bisa kita laksanakan. Selain investigasi, kita masih akan menunggu laporan tertulis dari Ketua KPPS dan PPS serta pengawas TPS Desa Sekalak juga Ketua PPK Seluma Utara, terkait laporan tersebut,” jelas Sarjan, usai meninjau rapat pleno terbuka PPK di Kecamatan Seluma Utara, kemarin (24/4).

Dijelaskan Sarjan, soal adanya laporan bahwa ada pemilih yang tidak terdaftar namun melakukan pencoblosan, belum dapat dipercaya sepenuhnya. Oleh karena itu harus ada laporan secara tertulis dari penyelenggara pemilu juga pengawas Kecamatan Seluma Utara, terkait temuan tersebut. “Jika laporannya sudah kami terima, akan kita dalami. Setelah itu akan kita plenokan, apakah dilakukan PSU atau tidak,” kata Sarjan.

Lanjut Sarjan, memastikan adanya laporan tersebut, pihaknya bersama Badan Pengawas Pemilu (Basawlu) Seluma ke Pantia Pemilihan Kecamatan (PPK) Seluma Utara. Hasilnya memang ada indikasi kecurangan di TPS 1 dan 2 Desa Sekalak. “Oleh karena itu, kita tunggu dulu laporan tertulis dari Ketua KPPS dan PPS nya, yang nantinya sebagai dasar pertimbangan kita untuk menuntaskan perkara ini,” tukas Sarjan.

Terpisah, Ketua Bawaslu Seluma, Yefrizal, SE membenarkan jika ada kecurangan dalam pemungutan suara di TPS 1 dan 2 Desa Sekalak. Namun bukan proses pencoblosan ataupun perhitungan suaranya. Kecurangan yang dimaksud yakni adanya pemilih yang memilih namun tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) sebanyak Tujuh orang yang tersebar di Dua TPS tersebut.

“Sebenarnya kesalahan ini hanya karena ketidak tahuan dari Ketua KPPS nya. Sehingga memperbolehkan tujuh orang tersebut menggunakan hak pilihnya,” ungkap Yefrizal.

Tambahnya untuk melaksanakan PSU kewenangannya ada di KPU. Bawaslu hanya melaporkan adanya pelanggaran ini kepada Ketua KPPS. Selanjutnya Ketua KPPS akan menyampaikan ke Ketua PPS, lalu Ketua PPS akan menyampaikan ke PPK dan PPK akan menyampaikan ke KPU Seluma.

“Mekanismenya seperti itu, jadi kalau untuk PSU nanti akan diputuskan sendiri oleh KPU melalui pleno. Setelah menerima laporan dari PPK,” sampai Yefrizal.

PSU, Terdata 351 Pemilih

Pemungutan suara ulang (PSU) digelar di TPS 1 Desa Penarik Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, hari ini (24/4). Sebanyak 351 pemilih, semestinya menggunakan hak suaranya. Terdiri 278 pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT), terbagi 139 pemilih berjenis kelamin laki-laki dan 139 pemilih perempuan. Lalu 7 pemilih masuk dalam daftar pemilih tambahan (DPTb), terdiri 4 pemilih laki-laki dan 3 pemilih perempuan. Kemudian sebanyak 67 pemilih masuk dalam daftar pemilih khusus (DPK), terbagi 36 pemilih laki-laki dan 30 pemilih perempuan.

“Semuanya sudah siap. Bahkan salahsatu komisiner kita sudah mendatangi lokasi sore kemarin (22/4). Guna memastikan kesiapan lokasi dan logistiknya,” kata Irsyad.

Pada hasil penghitungan sebelumnya, hanya 187 pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dari jumlah DPT 278 pemilih. Kemudian pemilih yang masuk DPTb, hanya 6 pemilih yang gunakan hak suara dari 7 yang terdaftar. Dan membludak untuk pemilih kategori DPK, 81 pemilih dari yang terdaftar hanya 67 pemilih.

Sehingga total yang menggunakan hak pilih di TPS ini, hanya 274 pemilih. Dari jumlah itu didapati hanya 270 suara sah, karena 4 suara lagi tidak sah. Dari jumlah suara sah itu, pasangan 01 berhasil mendapatkan 129 suara dan pasangan 02 sebanyak 141 suara. Artinya, dimenangkan pasangan 02 Prabowo-Sandi.

Bagaimana dengan hasil dari PSU di TPS tersebut? Irsyad menyatakan, sepenuhnya hak warga yang memberikan hak pilihnya. Dan TPS mulai dibuka sebagaimana jam buka TPS saat Pemilu serentak 17 April 2019 lalu.

“Kita KPU hanya memfasilitasi saja, dan semuanya sudah siap. Dan kami akan turun ke lokasi, mungkin Bawaslu juga. Sebab kegiatan di TPS ini akan banyak yang melihat,” demikian Irsyad.

Mengulas, TPS 1 Desa Penarik ini direkomendasikan Bawaslu Mukomuko, harus melaksanakan PSU. Ini setelah terjadinya permasalahan, adanya warga yang tidak masuk dalam DPT, memilih di TPS tersebut. Mereka diperkenankan oleh Pengawas dan Saksi, hanya bermodalkan fotokopi KTP. Seharusnya, mereka membawa lembar dokumen yang dengan dokumen itu, memperbolehkan mereka menggunakan hak suaranya di TPS tersebut.

Ribuan Brimob 11Daerah Bergeser ke Jakarta

Di sisi lain, upaya pengamanan pemilu 2019 belum usai. Polri dipastikan menggeser ribuan personil Brimob dari 12 daerah ke Jakarta. Korps Bhayangkara itu hanya menyebut pergeseran pasukan untuk mengamankan penetapan hasil penghitungan pemilu 2019.

Informasi yang diterima Jawa Pos, pergeseran pasukan Brimob ke Jakarta berasal dari 11 daerah, Yakni Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Pangkal Pinang, Bengkulu, Banda Aceh, Nusa Tenggara Barat, Bali, Gorontalo, dan Aceh. Total jumlah Brimob yang masuk ibukota itu mencapai 3 ribu personel.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, sesuai laporan Dankorbrimob memang ada pergeseran pasukan masuk ke Jakarta. Namun, soal jumlah tidak disebutkan dengan pasti. ”Tidak spesifik total jumlah personil ya,” paparnya.

Semua anggota Brimob itu dikirim ke ibukota dalam rangka mengamankan tahapan pemilu 2019. Seiring dengan tahapan pemilu yang muaranya ada di Jakarta. ”Dalam waktu dekat akan ada penetapan hasil pemilu,” jelasnya.

Penetapan hasil pemilu 2019 ini merupakan tahapan paling penting. Karena itu sebagai antisipasi pengamanan diperkuat. ”Kami antisipasi berbagai hal,” terangnya ditemui di kantor Divhumas Polri kemarin.

Pergeseran pasukan ini bukan berarti di Jakarta kekurangan, namun semua itu berdasarkan pertimbangan dan analisa intelijen yang komprehensif. ”Sehingga dibutuhkan pergeseran itu,” papar mantan Wakapolda Kalimantan Tengah tersebut

Sementara Direktur Eksekutif Partnership for Advancing Democracy and Integrity (PADI) M. Zuhdan mengatakan, bisa jadi pergeseran itu antisipasi kemungkinan terjadinya people power. ”Namun, Polri tidak perlu khawatir,” ujarnya.

Sebab, sebenarnya people power itu tidak akan terjadi bila lembaga negara memiliki integritas, netralitas, independensi dan profesionalisme. ”Kalau semua itu tetap terjaga sebesar apapun gerakan masyarakat, entah turun ke jalan dan sebagainya, tetap aman,” jelasnya.

Namun, Polri juga jangan secara instan langsung menyebut kemungkinan people power ini sebagai hoax. Polri bukan merupakan pengendali suara rakyat, namun hanya sebagai pengawas suara rakyat. ”Agar tidak terjadi chaos,” paparnya. (sly/cik/aba)

Berita Lainnya

Derma AHASS untuk Bengkulu Tengah

BENGKULU – Dalam Bulan Suci Ramadhan yang penuh berkah, Astra Motor Bengkulu kembali membagi-bagi berkat ...

error: Content is protected !!