Minggu , 26 Mei 2019
Home / Metropolis / Jual Miras Harus Setor Rp 50 Juta

Jual Miras Harus Setor Rp 50 Juta

Tarif Retribusi Minuman Beralkohol

BENGKULU – Pemkot Bengkulu menunjukkan keseriusannya dalam rangka mengendalikan dan mengawasi peredaran minuman beralkohol atau minuman keras (miras). Hal itu bisa dilihat di Perda tahun 2016 dan Perwal Nomor 15 Tahun 2019 yang mengatur tentang penjualan dan peredaran miras.

Kabid Usaha Bina Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Bengkulu, Amron mengatakan dengan adanya perda dan perwal tersebut membuat adanya batasan untuk tempat berjualan dan tempat mengkonsumsi minuman beralkohol. Selain itu, diatur juga besaran biaya retribusi yang wajib dibayar para pelaku usaha dengan biaya bervariasi.(lihat grafis)

Seluruh iuran retribusi dari penjualan miras itu nantinya disetor langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bengkulu.  Untuk itu, ia meminta para pelaku usaha segera mengurus izin yang meliputi SKP-A/ SKPL-A dan SIUP-MB. Nantinya retribusi tersebut akan masuk dalam pendapatan asli daerah (PAD).

“Ya nantinya mereka yang sudah mengantongi izin wajib membayar retribusi yang sudah ditetapkan, retribusinya pertahun,”ujarnya.

Ia menambahkan, hal ini merupakan tuntunan kemajuan daerah pembangunan yang mana akan banyak sekali tamu dari luar kota maupun luar negeri. Maka untuk menghindari adanya penjualan bebas dan pemakaiannya maka dibuatlah perda dan perwal untuk mengaturnya.

Nantinya juga Disperindag dan Satpol PP bertugas mengawasi yang mana bentuk pengawasannya sendiri terhadap warung-warung remang remang yang tidak punya izin tetapi ada penjualan alkohol serta pemakaian minuman beralkohol di tempat-tempat umum. Untuk yang berjualan tetapi tidak memiliki izin maka akan ditindak tegas dengan penutupan paksa dan denda Rp 50 juta.

Sedangkan untuk yang menggunakannya di tempat-tempat umum akan diberikan pembinaan. “Kepada pemilik usaha dapat mengurus izinnya sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Pemkot Bengkulu, bisa langsung mendatangi DPMPTSP Kota Bengkulu untuk mengajukan perizinannya,”pungkasnya. (cw1)

Berita Lainnya

Status Pantai Panjang jadi Catatan BPK RI

BENGKULU- Status peralihan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) serta aset kawasan wisata Pantai Panjang yang dilakukan ...

error: Content is protected !!