Minggu , 25 Agustus 2019
Home / Pemilu / Bawaslu Panggil PPK LU

Bawaslu Panggil PPK LU

AMEN – Hilangnya formulir DA-1 Kecamatan Lebong Utara (LU), berbuntut panjang. Hari ini 5 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lebong Utara dipanggil Bawaslu Lebong guna klarifikasi. Soalnya, keterangan NS dan SI dari Partai Demokrat dan Su dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang diperiksa Bawaslu, Kamis (9/5) menguatkan laporan Ketua DPC Demokrat Lebong, Asman Maidolan terkait kelalaian yang dilakukan penyelenggara pemilu di Kabupaten Lebong.

Terlepas disengaja atau tidak, hilangnya formulir DA-1 diklaim saksi merugikan peserta pemilu. Khususnya Demokrat yang sempat protes karena ada perolehan suaranya di Kecamatan Lebong Tengah yang tidak tercover penyelenggara. “Kurang lebih seperti itulah, namun untuk detilnya saya belum menerima laporan dari tim penyidik,” kata Ketua Bawaslu Lebong, Jeffriyanto, M.Pd.

Diakuinya, saksi yang harusnya diperiksa kemarin 5 orang. Namun hanya 3 yang hadir. Dua saksi lain yakni dari Demokrat dan NasDem tidak memenuhi panggilan Bawaslu. Begitu juga Asman yang resmi melaporkan kasus ini Senin (6/5), tidak memenuhi panggilan saat diundang Bawaslu Rabu (8/5). “Kami tidak tahu apa alasan dua saksi dan pelapor yang tidak memenuhi panggilan kami karena tidak ada koordinasi,” ungkap Jefriyanto.

Jefriyanto masih enggan komentar saat ditanya apakah ada indikasi kesengajaan yang dilakukan penyelenggara atas hilangnya DA-1 di Kecamatan Lebong Utara. Pastinya dalam perkara ini, Bawaslu akan memanggil penyelenggara pemilu di seluruh tingkatan. Tidak hanya PPK Lebong Utara, tetapi juga Anggota KPU Lebong dan beberapa Panitia Pemungutan Suara (PPS) di wilayah Lebong Utara. ‘’Kita tunggu saja dulu seperti apa hasil pemeriksaan tim penyidik,’’ ujar Jeffriyanto.

Sebelumnya, saat melapor ke Bawaslu, Asman yang telah 3 kali mengikuti Pemilihan Legislatif (Pileg) di Kabupaten Lebong mengaku baru kali ini menemukan kelalaian yang sangat fatal oleh penyelenggara pemilu. Terlepas adanya indikasi kecurangan, hilangnya DA-1 diklaimnya jelas merugikan peserta.(sca)

Berita Lainnya

Jabatan Gubernur dan 8 Bupati Hanya 4 Tahun

BENGKULU – Masa jabatan gubernur-wagub dan bupati-wabup yang terpilih pada Pilkada Serentak 2020 nanti akan ...

error: Content is protected !!