Selasa , 19 November 2019
Home / Daerah / Lebong / Jangan PHK Karyawan

Jangan PHK Karyawan

Bambang Tegoeh

PELABAI – Seluruh perusahaan di Kabupaten Lebong diingatkan tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawan selama bulan Ramadan. Jika sampai dilanggar, siap-siap perusahan bersangkutan ditindak tegas. Aturan larangan memecat karyawan di bulan Ramadhan itu sudah diatur Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Disampaikan Kepala Dinas Tenaga Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lebong, Bambang Tegoeh, S.Sos, larangan PHK terhadap karyawan selama Ramadan itu berkaitan dengan rasa kemanusiaan. Dimana saat Ramadan kebutuhan sehari-hari para pekerja meningkat, khususnya pekerja muslim seiring padatnya kegiatan ibadah.

‘’Sebagai tindak lanjutnya, kami sudah menyurati 40-an perusahaan yang ada di Kabupaten Lebong perihal larangan pemecatan karyawan selama Ramadan. Kalaupun pemberhentian itu harus dilakukan berkaitan dengan kasus yang insidentil, kami minta perusahaan terkait koordinasi ke Disnakertrans,’’ kata Bambang.

Diharapnya, edaran itu benar-benar dijalankan. Kewajiban lain yang juga harus dipatuhi perusahaan adalah pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan yang masa kerjanya minimal sudah masuk 3 bulan. Khusus karyawan yang sudah bekerja di atas setahun wajib mendapat THR 1 bulan penuh gaji. Sedangkan bagi karyawan yang masa kerjanya belum sampai setahun, THR nya dihitung sesuai masa kerja dikalikan upah dibagi 12.

‘’Kalau nanti ada perusahaan yang melanggar aturan ini, kami harap karyawan yang dirugikan dapat melapor ke kami. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, jelang hari raya nanti kami akan mendirikan posko pengaduan pekerja seputar komplain masalah THR,’’ pungkas Tegoeh.

Pembayaran THR itu sudah harus direalisasikan paling lama H-7 hari raya Idul Fitri. Itu sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan Bagi Buruh Perusahaan. Dijelaskannya, aturan itu berlaku bagi perusahaan atau badan usaha yang mempekerjakan karyawan lebih 5 orang. Dimintanya, perusaahaan melaporkan secara rutin perubahan jumlah karyawan yang dipekerjakan.

‘’Kami yakin dan percaya setiap perusahaan di Lebong bisa bersikap profesional terhadap aturan ini. Kalaupun menemui kendala, silahkan koordinasi, pintu kantor kami terbuka lebar bagi perusahaan yang kooperatif dalam menjalankan aturan ,’’ tutur Tegoeh.(sca)

Berita Lainnya

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Masih Terganjal Peraturan Daerah

PELABAI – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong membangun Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) atau stasiun ...

error: Content is protected !!