Jumat , 6 Desember 2019
Home / Metropolis / Tak Bayar THR, Perusahaan Disanksi

Tak Bayar THR, Perusahaan Disanksi

BENGKULU – Sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 dan UU Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003, perusahaan diwajibkan membayar uang Tunjangan Hari Raya (THR) kepada setiap karyawannya. Hanya saja, meski aturan ini sudah diwajibkan tetapi masih ada perusahaan yang tidak menerapkannya secara keseluruhan.

Untuk itu, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bengkulu pekan depan akan membuka posko pengaduan untuk menerima laporan dari karyawan yang tidak mendapatkan THR. Kepala Disnaker Kota Bengkulu, Munarwan Syafui mengatakan sesuai aturan setiap perusahaan diwajibkan membayarkan THR bagi para pekerjanya.

Yang mana sesuai aturan, nominal THR yang diberikan yakni sebesar satu bulan gaji yang diterima karyawan setiap bulannya. Pemberian THR idealnya dilakukan 2 minggu sebelum hari raya, namun saat ini banyak perusahaan yang memberikan THR satu minggu bahkan beberapa hari sebelum hari raya.

Jika terbukti masih ada perusahaan yang melanggar ketentuan maka perusahaan yang bersangkutan dapat di jatuhkan sanksi mulai dari teguran hingga pembekuan izin. “Ya kita akan menampung, setelah kita tampung akan kita tindaklanjuti pengaduan tersebut apabila memang terbukti melanggar ketentuan akan ada sanksi terhadap perusahaan,” tambahnya.

Menurut data, saat ini di Kota Bengkulu terdapat 1200 perusahaan. Rinciannya 500 perusahaan mempekerjakan karyawan di bawah 10 orang, dan selebihnya di atas 10 karyawan. Yang mana untuk total pekerja di Kota Bengkulu saat ini terdapat sekitar 30 ribu tenaga kerja aktif.

Untuk itu, Disnaker Kota Bengkulu berharap dengan adanya pembukaan posko pengaduan itu, bisa menampung aspirasi karyawan yang tidak mendapatkan THR atau jumlah THR yang didapatkan tidak sesuai dengan ketentuan. “Ya mulai pekan depan kami akan membuka posko pengaduan, posko ini untuk menampung seluruh aspirasi dan kelurahan para karyawan terkait masalah THR,” ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya akan membuka posko pengaduan hingga seminggu setelah lebaran. Nantinya, setiap laporan yang diterima oleh Disnaker akan ditindaklanjuti. (cw1)

Berita Lainnya

Disperindag Bakal Cabut Izin Pangkalan Gas Tak Sesuai Kontrak

BENGKULU–  Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan  (Disperindag) Kota Bengkulu, Dewi Dharma akan menindak tegas pangkalan ...