Senin , 21 Oktober 2019
Home / Berita utama / Golkar Bakal Gugat ke MK

Golkar Bakal Gugat ke MK

BENGKULU – Wajah baru bakal mendominasi lembaga legislatif DPRD Provinsi Bengkulu. Dari total 45 kursi, 29 diantaranya merupakan wajah baru. Sedangkan sisanya merupakan incumbent anggota DPRD Provinsi periode 2014-2019. Hal itu berdasarkan hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2019 tingkat provinsi. (selengkapnya lihat grafis)

Dari hasil pleno penghitungan perolehan suara DPRD Provinsi yang digelar KPU Provinsi Bengkulu selama 3 hari sejak Rabu (8/5) tersebut, diantaranya ada mantan Bupati Bengkulu Utara Imron Rosyadi, Mantan Ketua DPRD Kota Bengkulu Erna Sari Dewi, Ketua DPRD BS Yevri Sudianto, dan anggota DPRD Kabupaten/kota yang masih aktif. Memperoleh suara terbanyak dan berhasil merebut kursi di DPRD Provinsi Bengkulu.

“Alhamdulillah pembacaan DB dari kabupaten-kabupaten kita rampungkan Jumat dini hari (10/5) sekitar pukul 01.00 WIB. Setelah administrasi, dokumen kita rampungkan segera berkas-berkas hasil pleno ini kita serahkan ke KPU RI,” kata komisioner KPU Provinsi Bengkulu Eko Sugianto.

Persaingan ketat juga terjadi dalam perebutan kursi Ketua DPRD Provinsi Bengkulu antara Golkar dan PDI Perjuangan, lantaran hanya selisih sekitar 73 suara yang dimenangi oleh PDI Perjuangan. Sebaliknya hasil situng di KPU Provinsi Bengkulu maupun yang diklaim Golkar dilihat dari C1 didapatkan Golkar, jumlah perolehan suara Golkar lebih banyak. Lantaran itulah Golkar menyatakan keberatannya.

Mengingat keberatan Golkar dan permintaan agar formulir C1 pada beberapa kecamatan di 2 kabupaten ditolak di forum pleno maka Golkar memiliki 2 alternatif, yaitu menggugat Bawaslu atau membawa sengketa Perkara Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK).  “Kami menemukan ada ketidaksesuaian bahwa ada selesih di blanko C1 yang kami dapatkan dengan hasil rekapitulasi  DA1 kecamatan dan DB1 kabupaten. Tapi pleno mengatakan ini ranah Bawaslu atau MK,” ujar Sekretaris DPD Golkar Provinsi Bengkulu Samsu Amanah.

Untuk itu, sambungnya, Golkar mengambil langkah pertama dengan melakukan upaya gugatan kepada Bawaslu agar mau mengeluarkan rekomendasi untuk membuka C1 plano karena dari C1 inilah menjadi ukuran untuk megetahui kebenaran rekapitulasi suara setiap tingkatan. Bila Bawaslu menolak, maka perkara PHPU ini akan dibawa oleh Golkar ke MK.

“Konsekuensinya sebagai peserta pemilu kita harus menerima secara demokrasi. Kalau C1 yang dengan kami tidak benar maka kami akan legowo. Sebaliknya mereka harus legowo kalau C1 kami yang benar,” bebernya.

Diakui Komisioner KPU Provinsi Bengkulu Eko, keberatan dari Golkar terkait selisih suara . Pihaknya sudah memberikan peluang bagi Golkar untuk membuat surat pernyataan keberatan. Akan tetapi sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan, tidak ada kewenangan pada tingkat pleno provinsi untuk pembukaan C1 didalam kotak. Maka alternatif yang bisa dilakukan Golkar dengan melayangkan gugatan ke MK dalam perkara PHPU.

“Pembukaan harus berdasarkan perintah MK. Setelah dilakukan penetapan, bisa langsung mendaftar gugatan ke MK,” jelas Eko.(key)

Berita Lainnya

Berjarak 15 Kilometer dari Ibukota,  Keluar Masuk Desa, Warga Harus Bertarung Nyawa

SELUMA UTARA – Akses jalan menuju Desa Simpang, Kecamatan Seluma Utara memang sungguh memprihatinkan. Padahal ...

error: Content is protected !!