Minggu , 8 Desember 2019
Home / Daerah / Kepahiang / Proyek Jalan Produksi Rp 1,64 M Dipecah

Proyek Jalan Produksi Rp 1,64 M Dipecah

Edwar Samsi

KEPAHIANG – Rp 1,64 miliar anggaran pembuatan jalan produksi yang dikelola Dinas Pertanian Kabupaten Kepahiang tahun 2019 bakal dikerjakan dengan sistem pengadaan langsung (PL). Ini terindikasi dari data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Kabupaten Kepahiang Tahun 2019. Dimana anggaran senilai Rp 1,64 miliar tersebut dipecah menjadi 10 bagian.

Disadur dari https://sirup.lkpp.go.id/sirup/home/penyedia/satker/101979, diketahui ada 6 item anggaran pembuatan jalan produksi senilai Rp 180 juta, dan 4 item anggaran senilai Rp 140 juta, yang seluruhnya dilakukan secara PL. Hal ini tentunya memancing kecurigaan dari DPRD Kabupaten Kepahiang.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kepahiang Edwar Samsi, S.Ip, MM mengatakan tidak boleh paket pengadaan dipecah-pecah, karena akan sangat rawan terindikasi korupsi. Selain itu juga Edwar menyoroti adanya pengadaan lelang dengan sistem PL yang dilakukan oleh sejumlah OPD, termasuk salah satunya Dinas Pertanian Kabupaten Kepahiang.

“Paket kegiatan itu kan bersumber dari APBD dan diberikan secara gelondongan, jadi tidak boleh dipecah-pecah, apalagi jenisnya sama. Selain itu juga tidak boleh pengadaan dilakukan dengan sistem PL semua, apalagi alasannya tidak diketahui,” ungkap Edwar.

Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kepahiang, Andrian Defandra, SE bahwa saat pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) pihaknya menerima usulan secara global item pengadaan. Dijelaskan Aan begitu dia akrab disapa jikalau item pengadaan barang dan jasa yang masuk di Rencana Kerja Anggaran (RKA) APBD Kabupaten Kepahiang 2019, ketika sudah disahkan dan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), maka tidak boleh lagi dipecah-pecah.

“Nanti kami akan lihat dan pelajari dulu RKA-nya. Kalau memang ada item pengadaan yang dipecah-pecah, maka OPD terkait harus menyampaikan surat ke pimpinan dewan terkait alasan pemecahan item tersebut. Dan dewan harus tahu mengenai hal ini,” tegas Aan.

Sayangnya hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepahiang, Hernawan, SPKP belum bisa dikonfirmasi. Bahkan beberapa kali dihubungi melalui telepon selularnya, tak ada satupun nomor telepon bersangkutan yang aktif. (sly)

Berita Lainnya

Utamakan Pengalaman Dan Keterampilan

KEPAHIANG – Kompetensi menjadi salah satu indikator yang sangat dipertimbangkan dari peserta lelang jabatan. Diantaranya ...

error: Content is protected !!