Minggu , 25 Agustus 2019
Home / Daerah / Kepahiang / Pembangunan Fisik Terancam Molor

Pembangunan Fisik Terancam Molor

STAGNAN: Salah satu pekerjaan yang stagnan adalah pembangunan Masjid Agung Kepahiang, yang rencananya masih akan dianggarkan dalam APBD tahun ini senilai Rp 10 miliar.(foto: arie/rb)

KEPAHIANG – Memasuki pekan kedua bulan Mei 2019 ini, belum ada paket pekerjaan yang tayang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Kepahiang. Bahkan saat ini baru ada 3 lelang yang ditayangkan di LPSE, itu pun baru kegiatan non tender terkait Jasa Konsultasi Badan Usaha.

Sementara untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa dan lainnya, sama sekali belum ada paket pekerjaan yang ditayangkan. Hal ini tentu saja membuat sejumlah proyek pekerjaan fisik di Kepahiang terancam molor alias penyelesaian pengerjaannya melewati batas waktu ditentukan.

Menanggapi hal ini Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepahiang Zamzami Zubir, SE, MM mengungkapkan, belum adanya paket pekerjaan yang ditayangkan di LPSE karena sampai saat ini belum ada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang mengusulkan rencana lelangnya kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Kepahiang.

“Kendalanya ada di PPTK yang telat mengusulkan. Apalagi Dinas PUPR Kabupaten Kepahiang, kita lihat bahkan sangat lambat mengusulkan. Kalau belum ada yang mengusulkan ke ULP, bagaimana bisa ditayangkan,” ungkap Zamzami.

Untuk itu Zamzami mengimbau kepada seluruh PPTK agar bisa segera mengejar semua usulan paket pekerjaan kepada ULP untuk ditayangkan di LPSE. Termasuk soal Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang masih ada kekurangan, agar bisa segera dilengkapi kekurangannya.

“Target kita bulan ini sudah harus tayang semua di LPSE. Karena kalau tidak, maka akan berpengaruh terhadap proses lelang nantinya. Apalagi pertengahan tahun ini kita juga sudah mulai membahas APBD Perubahan,” beber Zamzami.

Diketahui hingga Minggu (10/5) baru ada 3 paket yang diusulkan ke LPSE Kabupaten Kepahiang, dan itupun paket non tender yang dilakukan secara pengadaan langsung (PL), seperti Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekonstruksi Talud/Bronjong/Pelapis Tebing/Drainase Desa Babakan Bogor Kecamatan Kabawetan dan Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang  senilai Rp 56,4 juta.

Kemudian Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembuatan Jalan Produksi senilai Rp 100 juta, dan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rehabilitasi Talud/Bronjong/Pelapis Tebing/Drainase Kelurahan Sejantung dan Kelurahan Tangsi Baru Kecamatan Kabawetan senilai Rp 27,7 juta.

Terpisah Bupati Kepahiang Ir. Hidayattullah Sjahid, MM mengakui lambannya kinerja PPTK ini merupakan dampak dari banyaknya PPTK yang mundur pada tahun 2018 lalu, khususnya di Dinas PUPR Kabupaten Kepahiang. Namun Bupati mengatakan saat ini Pemkab Kepahiang sudah melakukan perombakan jabatan struktural OPD, dan diharapkan bisa berpengaruh terhadap peningkatan kinerja para PPTK kedepannya.

“Sebelumnya kita sama tahu bahwa ada persoalan antara sebagian besar PPTK dengan pejabat OPD. Namun saat ini kan persoalan tersebut sudah kita diselesaikan, dan kita berharap PPTK bisa kembali meningkatkan kinerjanya,” singkat Bupati. (sly)

Berita Lainnya

Pelantikan Dewan Baru Kepahiang Diwarnai Insiden Mati Lampu

KEPAHIANG – Rapat Paripurna Istimewa Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang Periode 2019-2024 digelar Sabtu (23/8) ...

error: Content is protected !!