Minggu , 15 Desember 2019
Home / Berita utama / Berkas Gugatan Golkar Dikembalikan

Berkas Gugatan Golkar Dikembalikan

Halid Syaifullah

BENGKULU – Berkas gugatan Partai Golkar dikembalikan Bawaslu Provinsi Bengkulu. Apa pasal? rupanya berkas yang diserahkan Golkar dinilai masih kurang sehingga Golkar diberi waktu 7 hari untuk memperbaiki. Bila dalam waktu 7 hari berkas perbaikan tidak juga dikembalikan ke Bawaslu maka gugatan dianggap gugur.

“Kita kembalikan karena masih ada yang perlu diperbaiki oleh Golkar. Perbaikan permohonan terhadap gugatan yang diajukan, termasuk itu sengketa administrasi bukan sengketa proses,” ujar Halid Syaifullah anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu Divisi Penindakan dan Pelanggaran Halid Syaifullah.

Perbaikan lainnya, sambung Halid, untuk alat-alat bukti yang disampaikan oleh DPD Golkar Provinsi Bengkulu harus terlebih dulu dileges atau disegel dari kantor pos. Intinya dengan dileges di kantor pos menunjukan bahwa berkas tersebut sesuai dengan aslinya. “Tujuh hari terhitung sejak berkas dikembalikan. Dari Golkar juga menyatakan akan memperbaiknya,” kata Halid.

Setelah berkas lengkap, terang Halid, nantinya akan digelar sidang sengketa administrasi terhadap Keberatan Partai Golkar atas hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2019 tingkat provinsi. Dalam sidang ini nantinya, Bawaslu akan menghadirkan KPU provinsi ataupun yang dikabupaten terkait. Termasuk juga akan menghadirkan dari pihak terkait lainnya, yaitu partai PDI Perjuangan agar berimbang.

“Nanti ada sidang permulaan dulu, lihat perkembangan sidang nantila itu yang akan menjadi dasar keputusan Bawaslu. Kalau sekarang kita belum bisa berkomentar banyak,” beber Halid.

Untuk diketahui, keberatan Golkar atas hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2019 tingkat provinsi untuk DPRD Provinsi dilatarbelakangi karena adanya perbedaan perolehan suara yang disampaikan pada saat pleno KPU dengan C1 didapatkan Golkar. Terdapat selisih sekitar 73 suara yang dimenangi oleh PDI Perjuangan berdasarkan hasil pleno KPU Provinsi Bengkulu.

Akan tetapi berdasarkan perhitungan Golkar dari C1 yang didapat Golkar, jumlah perolehan suara Golkar di Provinsi Bengkulu adalah yang tertinggi. Selisih suara ini menjadi penentu parpol yang akan menduduki kursi nomor 1 di DPRD Provinsi Bengkulu. Menurut Golkar, perbedaan terdapat dibeberapa TPS di Kabupaten Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah.

Untuk menguji perhitungan tersebut, Golkar memiliki 2 alternatif. Yaitu memasukan gugatan ke Bawaslu atau membawa pernasalahan ini ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan mengajukan perkara sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Seperti disampaikan Sekretaris DPD Golkar Provinsi Bengkulu Samsu Amanah, langkah pertama Golkar dengan melakukan upayan gugatan kepada Bawaslu agar mau mengeluarkan rekomendasi untuk membuka C1 plano karena dari C1 inilah menjadi ukuran untuk mengetahui kebenaran rekapitulasi suara setiap tingkatan. Gagal di Bawaslu, upaya selanjutnya Golkar memiliki pilihan lainnya dengan membawa gugatannya ini ke MK.

“Kita perlu menguji, Kalau C1 yang dengan kami tidak benar maka kami akan legowo. Sebaliknya mereka harus legowo kalau C1 kami yang benar,” demikian Samsu. (key)

Berita Lainnya

INKAI Provinsi Bengkulu Borong 11 Medali di Kejuaraan Karate Sumatera Selatan

BENGKULU– Atlet Institute Karate-do Indonesia (INKAI) Pengprov Bengkulu berhasil memborong 11 medali dan masuk 4 ...

error: Content is protected !!