Senin , 20 Mei 2019
Home / Daerah / Lebong / BKD Rekom Cabut Izin Galian C

BKD Rekom Cabut Izin Galian C

Rudi Hartono

PELABAI – Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, mulai tahun ini Bidang Pendapatan, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lebong bersikap lebih tegas terhadap perusahaan tambang mineral bukan logam dan batuan (galian C) yang tidak membayar pajak produksi. Jika masih ada perusahaan tambang yang tidak membayarkan pajak galian C, BKD akan menyurati Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu untuk mengkaji ulang izin usaha perusahaan tambang bersangkutan.

Itu berkaitan dengan fungsi pengawasan pihak Kabupaten Lebong selaku pemilik wilayah yang dijadikan sebagai lokasi tambang sesuai izin yang dikeluarkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bengkulu. ‘’Pengalaman tahun sebelumnya, dari dua belas tambang galian C yang ada di Lebong, hanya empat yang rutin membayar pajak produksinya,’’ tegas Kabid Pendapatan, BKD Kabupaten Lebong, Rudi Hartono, SE.

Itupun nilai pajak yang dibayarkan belum tentu sesuai dengan volume galian C yang diproduksi. Mengingat BKD hanya menunggu laporan produksi dari pihak penambang. Artinya tergantung kejujuran masing-masing perusahaan tambang.

Sementara BKD tidak bisa turun mengecek ke lapangan karena keterbatasan personel. ‘’Mengakalinya, tahun ini kami akan meminta OPD (organisasi perangkat daerah, red) melaporkan jumlah kubikasi material galian C bagi mereka yang ada kegiatan fisik,’’ ungkap Rudi.

Selain itu, BKD juga akan mengusulkan pendirian Tanda Pembayaran Retribusi (TPR) di jalur pelintasan sekitar lokasi tambang galian C yang ada di Lebong. Melalui TPR, paling tidak akan tergambar jumlah produksi galian C yang dikeluarkan masing-masing perusahaan penambang. ‘’Kalau seluruh perusahaan galian C jujur dan taat membayar pajak produksinya, kami rasa tidak perlu juga diawasi sebegitu ketat,’’ tukas Rudi.

Dipastikannya, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak galian C yang hanya ditarget Rp 700 juta terealisasi 100 persen jika 12 perusahaan penambang taat membayar pajak. Soalnya selama ini realisasinya mencapai Rp 600 juta. Itupun hanya 4 perusahaan saja yang rutin membayar. ‘’Kalau seluruh perusahaan bayar pajak, mungkin realisasinya bisa berlipat ganda dari target,’’ tutup Rudi.

Sementara tarif pungutan pajak galian C sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor  8 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah. Nilainya 25 persen dari harga atau tarif galian C yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Bengkulu Nomor: G 378. ESDM Tahun 2017 dan tentang Penetapan Harga Patokan dan Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.(sca)

Berita Lainnya

Truk Raksasa Percepat Kerusakan Jalan

RIMBO PENGADANG – Keberadaan truk-truk raksasa bermuatan berat yang hilir mudik di Kabupaten Lebong kembali ...

error: Content is protected !!