Minggu , 26 Mei 2019
Home / Opini / Formula Efektif Dana Kelurahan Bagi Pemberdayaan Masyarakat  

Formula Efektif Dana Kelurahan Bagi Pemberdayaan Masyarakat  

Dr. Fitriani Badar, AP. M.Si*

I PENDAHULUAN

Konsep pemberdayaan mencerminkan paradigma pembangunan yang bersifat people centered, participatory, empowering and sustainable. Pemberdayaan sesungguhnya bukan konsep yang asing  dalam perspektif pelaksanaan pembangunan di Indonesia karena konsep pemberdayaan telah diusung lama dalam upaya pengentasan kemiskinan dalam berbagai program pemerintah di Indonesia.  Menurut Korten (1992: 34) bahwa pemberdayaan masyarakat adalah peningkatan kemandirian masyarakat berdasarkan kapasitas dan kekuatan internal masyarakat atas SDM baik material maupun non material melalui redistribusi modal dan peningkatan keadaan sosial.  Sesungguhnya kalau kita elaborasi lebih jauh bahwa pemberdayaan masyakat merupakan  upaya terpadu untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Munculnya dana kelurahan menjadi secercah harapan bagi pemerintah daerah dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Dana Kelurahan muncul setelah Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) mengusulkan kepada Presiden tentang  pentingnya Kelurahan mendapatkan seperti Dana Desa yang terbukti telah banyak membantu meningkatkan ekonomi warga desa.  Berdasarkan penyampaian APEKSI,  banyak kelurahan yang dari karakteristik ekonomi dan mata pencaharian warga memiliki banyak kemiripan dengan desa.  Selain itu, terdapat beberapa persoalan yang perlu diselesaikan dengan lebih cepat antara lain pengangguran, kemacetan, tingkat pendidikan yang masih rendah, tingginya angka kemiskinan dan masih sering munculnya permasalahan sosial lainnya yang menuntut segera diselesaikan.  Dari formula dana kelurahan yang ada saat ini diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi di kelurahan dengan dua bentuk yaitu pembangunan dan pemberdayaan. Namun yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah dana kelurahan ini efektif menjawab persoalan mendasar di masyarakat kelurahan karena formulasi dana kelurahan hanya sebagai DAU tambahan yang artinya dapat saja keberlangsungan dana kelurahan ini tidak terjaga  tidak seperti halnya dana desa karena diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014.

II. PERHITUNGAN ALOKASI DANA KELURAHAN DAN PERUNTUKANNYA

Alokasi  DAU tambahan  untuk  kabupaten/kota  diberikan berdasarkan  hasil  penilaian dalam  rangka  penghitungan DID  pada kategori  pelayanan  dasar  publik yang mencakup

  • Indikator Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan:
    1. Rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk berusia 15 atau 25 tahun keatas
    2. Angka Partisipasi Murni SMP (APM SMP)
    3. Harapan Lama Sekolah (HLS)
  • Indikator Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan:
    1. Persentase Baduta Stunting
    2. Persentase bayi lima tahun yang mendapatkan imunisasi lengkap
    3. Persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan
  • Indikator Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur:
    1. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum yang Layak
    2. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi yang Layak
    3. Persentase Jalan dengan Kondisi Pelayanan Mantap

Berdasarkan indikator pelayanan dasar publik tersebut, kabupaten/kota dibagi dalam 3 kategori yaitu baik, perlu ditingkatkan, dan sangat perlu ditingkatkan, dengan besaran Alokasi sebagai berikut:

Kategori Jumlah Kab/kota Jumlah DAU Pagu
Satuan Daerah Kelurahan Juta Miliar
Baik 91 2.805 352,94 990,00
Perlu Ditingkatkan 257 4.782 370,14 1.770,00
Sangat Perlu Ditingkatkan 62 625 384,00 240,00
Total 410 8.212 3.000,00

Sumber : Kementerian Keuangan,  diolah

Dari indikator penentuan alokasi DAU tambahan yang diperuntukkan untuk dana kelurahan belum mempertimbangkan kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di kelurahan perkotaan kota kecil, kota sedang ataupun kota metropolitan, termasuk belum memperhatikan kekhususan daerah geografis kelurahan yang bersangkutan, karena indikator yang diperhitungkan hanya indikator pelayanan dasar publik saja. Sehingga yang kemudian menjadi pertanyaan adalah apakah perhitungan alokasi seperti pada tabel ini akan efektif mencapai tujuan alokasi dana kelurahan itu sendiri?  karena dana kelurahan bertujuan untuk: mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, memperkecil kesenjangan pendapatan di masyarakat.  Mencermati tiga tujuan pendanaan kelurahan di atas tentu terlihat bahwa anggaran atau pendanaan kelurahan ini diharapkan dapat menjadi tools bagi pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan.

III. PERUNTUKAN DANA KELURAHAN

Dana kelurahan peruntukannya lebih tehnis diatur dengan  Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan, dana kelurahan digunakan untuk :

1. pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan;

a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;

b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi;

c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan;

d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan

2. pemberdayaanmasyarakat dikelurahan:

a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;.

b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;

c. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro,kecil, dan menengah;

d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;

e. pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan/atau

f. penguatan kesiap siagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.

IV. PRIORITAS KEGIATAN

Dari sekian banyak kegiatan diatas tentu harus dipilih dengan baik dan diputuskan program kegiatan di kelurahan setempat dengan memperhatikan aspek kekhususan kelurahan tersebut, dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia setempat.  Kegiatan untuk pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Dan yang penting juga diperhatikan bahwa dana tersebut dipergunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.  Penetapan kegiatan yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing kelurahan.

Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan.  Penambahan dan/atau perubahan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilakukan melalui musyawarah antara lurah dengan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan untuk mendapatkan mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan tambahan dan/atau perubahan. Kesepakatan ini dituangkan dalam bentuk berita acara.  Dalam memilih proritas kegiatan ini tentu saja harus mempertimbangkan dokumen RPJM dan penentuan perencanaan pengadaaan barang dan jasa baik melalui swakelola ataupun penyedia yang dituangkan dalam bentuk berita acara.  Ini menjadi titik krusial yang tentunya menentukan pencapaian bagaimana dana kelurahan dilaksanakan. Apa yang akan dipilih tentu saja berkaitan erat dengan pencapaian dari dana kelurahan berupa penurunan angka kemiskinan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

V. REKOMENDASI

  1. Perlu dilakukan revisi terhadap PP Nomor 73 tahun 2005 agar dari sisi pengelolaan fiscal kewenangan lurah sebagai kuasa pengguna anggaran tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memberi jaminan sumber pendanaan dari APBN sebagai salah satu sumber keuangan kelurahan.
  2. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Kelurahan
  3. Formula alokasi dana kelurahan hendaknya juga memperhitungkan faktor lain, seperti halnya kesulitan geografis, jumlah penduduk miskin, jumlah penduduk, luas wilayah, kategorikal kota apakah kota sedang, kota kecil atau kota metropolitan
  4. Perlunya pelimpahan kewenangan yang jelas kepada camat dan lurah, serta sinkronisasi perencanaan kegiatan antar pemda, OPD dan kecamatan serta kelurahan. Perlunya transparansi dan akuntabilitas pengganggaran dan penggunaan dana kelurahan melalui publikasi dokumen APBD, karena kelurahan merupakan bagian dari satker kecamatan
  5. Pemda menentukan bobot proritas kegiatan dengan memperhatikan kebutuhan daerah dan ketersediaan anggaran
  6. Perlunya membangun mekanisme pengawasan Dana Kelurahan yang melibatkan masyarakat karena Kelurahan tidak memiliki lembaga pengawas seperti Badan Permusyawaratan Desa. Untuk itu, selain diawasi kecamatan, masyarakat kelurahan perlu ditingkatkan partisipasinya dalam mengawal Dana Kelurahan.
  7. Pelaksanaan anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.
  8. Pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan melalui mekanisme swakelola tipe III atau swakelola tipe IV sebagaimana yang diatur dalam Perpres Nomoir 16 Tahun 2018 dan PLKPBJP nomor 8 Tahun

Penulis adalah Analis Kebijakan Ahli Madya Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sekaligus Kepala Bappeda Kota Bengkulu 2011-2016

Berita Lainnya

Mengurai Potensi Tingkat Partisipasi Pemilu 2019

  *Oleh :Sumargiono, SKom., M.Sos. Memasuki tahun 2019, dinamika politik semakin memanas. Kedua kubu saling ...

error: Content is protected !!