Selasa , 21 Mei 2019
Home / Berita utama / PAN Minta Perusahaan Tambang Diaudit

PAN Minta Perusahaan Tambang Diaudit

HADIR: Anggota DPRD Provinsi Bengkulu saat menghadiri rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang RUED, Selasa (14/5). (foto: yunike/rb)

BENGKULU – Usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Bengkulu akan dibahas lebih lanjut oleh DPRD Provinsi Bengkulu. Hal ini setelah ke-8 fraksi menyampaikan persetujuannya agar raperda dibahas lebih lanjut pada saat rapat paripurna, Selasa (14/5) di DPRD Provinsi Bengkulu.

Persetujuan ini juga dilandasi akan pentingnya energi daerah bagi kemaslahatan masyarakat, menjaga keutuhan lingkungan dan ketahanan energi. Serta selaras dengan tujuan dari Dewan EnergyiNasional (DEN). Meskipun disetujui untuk dibahas lebih lanjut untuk menjadi perda, akan tetapi fraksi di DPRD Provinsi Bengkulu memberikan sejumlah catatan dan masukan untuk Pemrov Bengkulu. Tak terkecuali terkait bencana banjir dan longsor yang terjadi belum lama ini di Provinsi Bengkulu ikut disorot fraksi, meskipun diluar agenda rapat paripurna.

Seperti disampaikan Fraksi PAN diwakili Parial. Terkait dengan adanya musibah banjir dan longsor kemarin, fraksi PAN mendorong Pemprov untuk menangani secara menyeluruh. Baik terhadap korban maupun infrastruktur yang rusak. Juga mendorong audit terhadap perusahaan tambang di kawasan hulu sungai yang disinyalir diduga menjadi diantara penyebab bencana. Bila terbukti, maka Pemprov Bengkulu harus mengambil tindakan dengan memberikan sanksi keras bagi perusahaan tambang yang melanggar ketentuan.

“Bencana banjir dan longsor kemarin menimbulkan kerugian yang sangat besar. Tidak hanya korban jiwa tapi kerugian materiil, baik pemukiman penduduk maupun infrastruktur umum,” kata Parial.

Ditemui usai rapat paripurna, Parial menerangkan bahwa permintaan audit terhadap perusahaan tambang itu masih pendapat pribadi dari fraksi PAN. Dirinya berharap DPRD Provinsi Bengkulu juga mengambil tindakan, seperti dengan ikut memanggil perusahaan tambang yang diduga menjadi penyebab bencana.

“Itu baru pandangan fraksi kita. Mudah-mudahan direspon dengan fraksi lain sehingga DPRD ikut mengambil langkah untuk mengevaluasi penyebab bencana. Agar kedepan bencana serupa tidak terjadi lagi,” bebernya.

Menanggapi permintaan dari fraksi PAN ini, Sekdaprov Nopian Andusti yang mewakili Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, terkait permasalahan bencana ini antara gubernur, bupati/walikota, FKPD harus duduk bersama. Termasuk meminta bantuan dari instansi vertikal terkait untuk melakukan evaluasi termasuk mencari penyebab pasti bencana.

“Tidak serta merta kita bisa menuding penyebabnya adalah karena tambang. Masih perlu pengkajian secara menyeluruh oleh instansi teknis dan ahlinya. Nanti kan ada audit lingkungan, dan itu bagian dari proses,” jelasnya.

Rapat Paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda RUED dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Edison Simbolon. Ikut dihadiri unsur Forkompinda Provinsi Bengkulu, Instansi Vertikal, Kepala OPD dan ASN dilingkungan Pemprov Bengkulu. Sesuai mekanisme dan peraturan tatatertib DPRD Provinsi Bengkulu, maka agenda rapat selanjutnya yaitu jawaban gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi diagendakan Senin depan (20/5). (key)

Berita Lainnya

Danlanal Bengkulu Lantik Komandan KAL Pulau Mego

BENGKULU– Danlanal Bengkulu, Letkol Laut (P) M. Andri Wahyu Sudrajat, ST resmi melantik Lettu Laut ...

error: Content is protected !!