Sabtu , 20 Juli 2019
Home / Berita utama / PP THR Bakal Direvisi

PP THR Bakal Direvisi

Tjahjo Kumolo

JAKARTA – Belum juga direalisasikan pelaksanannya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 dan 36 tahun 2019 tentang Pemberian THR bagi PNS dan pensiunan bakal dilakukan revisi. Hal itu, merupakan buntut dari surat nomor 188.31/3746/SJ yang disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kementerian Keuangan.

Dalam surat tersebut, Tjahjo menilai prosedur pencairan bagi PNS daerah berpotensi molor. Sebab dalam Pasal 10 ayat 2 kedua PP itu diatur bahwa pemberian gaji, pensiun, tunjangan ketiga belas dan tunjangan hari raya (THR) yang bersumber dari APBD harus diatur dengan Peraturan Daerah (Perda).

Sebagaimana prosedur, pembuatan perda sendiri tidak bisa dilakukan dengan cepat, mengingat harus dibahas bersama DPRD masing-masing daerah. Sehingga berpotensi terjadi keterlambatan.

Saat dikonfirmasi, Mendagri Tjahjo Kumolo menilai rekomendasi tersebut sebagai hal yang wajar di internal pemerintahan. “Itu kan intern aja untuk antisipasi aja kan boleh aja mengantisiapasi. Jangan sampai disalahkan pemerintah,” ujarnya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/5).

Tjahjo menambahkan, payung hukum sebagai landasan penggunaan dana APBD untuk gaji ke 13 dan THR bisa diubah menjadi Peraturan Kepala Daerah (Perkada). “Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati,” imbuhnya. Secara teknis, pembuatan Perkada relatif lebih mudah mengingat tidak perlu pembahasan dengan DPRD.

Disinggung soal potensi keterlambatan karena ada revisi, Tjahjo membantahnya. Menurutnya, hal itu hanya persoalan teknis yang bisa segera dilakukan perubahan. Yang terpenting, saat ini semua daerah telah menyediakan alokasi anggaran untuk THR dan gaji ke 13. “Sudah dialokasikan kok di APBD, dari anggaran tunjangan pegawai. Tinggal dicairkan saja, tidak ada yang krusial,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenpan Mudzakir mengatakan, pihaknya siap mengkaji kembali PP tersebut bersama Kementerian/Lembaga terkait. Soal apakah lembaganya sepakat dengan rekomendasi tersebut, dia belum berani menyampaikan.  “Harus dibahas dengan K/L terkait. Tidak bisa menentukan sendiri,” ujarnya kepada Jawa Pos.

Namun, Mudzakir menegaskan pihaknya memiliki komitmen yang sama untuk bisa mencairkan THR dan Gaji ke 13 sesuai jadwal. “Kita harapkan THR tetap bisa cair sebelum lebaran,” imbuhnya. Sebelumnya, dalam Peraturan Menteri Keuangan (PM) Nomor 58/PMK/05/2019 disebutkan bahwa pencairan THR harus dilakukan secepat-cepatnya 10 hari sebelum lebaran. Jika lebaran jatuh pada tanggal 5 Juni 2019, maka pencairan THR bisa dilakukan pada 27 Mei 2019.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota, Sudisman, pihaknya mengajak Pemkot ke Kementerian Keuangan terkait soal perubahan mekanisme pencairan THR dari kebijakan aturan Perda ke peraturan kepala daerah.  Ia menjelaskan, bahwa pembentukan Perda tidaklah semudah pembentukan Peraturan Menteri dan sebagainya.

“Karena untuk membentuk suatu Perda haruslah melalui banyak tahapan atau prosedur pembentukan. Dan harus melalui kesepakatan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah memakan waktu yang panjang. Jadi kita akan lakukan jemput bola agar aturan tersebut segera direvisi. Mengingat waktunya saat ini sangat mepet sekali,” terang Sudisman.

Dikatakan Sudisman, pihaknya sependapat agar Pemerintah Pusat harus segera melakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 35 dan Nomor 36 Tahun 2019. Sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. “Sebaiknya soal ketentuan teknis pemberian gaji 13 dan THR Tahun 2019 seharusnya cukup diatur dengan Peraturan Kepala Daerah seperti Peraturan Walikota (Perwal). Sebab, hampir semua daerah telah mengalokasikan anggaran untuk gaji 13 dan THR  2019 dalam ABPD masing-masing,” bebernya. (jpg/new)

Berita Lainnya

Kabinet Baru Dukung Visi Misi Gubernur

BENGKULU – Gubernur Bengkulu Dr. H. Rohidin Mersyah merombak kabinet di pemerintahannya. Meliputi 351 pejabat ...

error: Content is protected !!