Kamis , 23 Mei 2019
Home / Borgol / SPj Fiktif, Modus Korupsi DD

SPj Fiktif, Modus Korupsi DD

BERI PENJELASAN: Kasi Pidsus Kejari Kepahiang, Rusydi Sastrawan, SH, MH (tengah) saat memberikan keterangan ke media terkait penahanan empat perangkat Desa Ujan Mas Bawah.(foto: arie/rb)

KEPAHIANG – Terseretnya perangkat Desa Ujan Mas Bawah sebagai tersangka penyelewengan (korupsai) Dana Desa (DD) Tahun 2015-2017, dikarenakan banyaknya temuan Surat Pertanggungjawaban (SPj) fiktif. Sejumlah realisasi fisik disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban, namun nyatanya tak ada kegiatannya. Hal ini disampaikan Kajari Kepahiang H. Lalu Syaifudin, SH, MH melalui Kasi Pidsus Rusydi Sastrawan, SH, MH.

Menurut Rusydi, hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan pihaknya selama kurang lebih 4 bulan menemukan fakta tersebut. Selain SPj fiktif, juga ditemukan mark up (penggelembungan) anggaran dalam pengelolaan DD selama periode 2015-2017.

“Perkara ini sudah dipantau sejak akhir 2018 lalu oleh tim intelejen kita. Ditambah lagi ada laporan dari masyarakat terkait pengelolaan DD Ujan Mas Bawah yang awalnya diduga ada penyalahgunaan. Setelah kita lakukan pemeriksaan hingga penetapan tersangka, diketahui ada penyalahgunaan kewenangan perangkat desa. Dibuktikan dengan temuan beberapa SPj fiktir atas kegiatan dan mark-up anggaran,” beber Rusydi.

Dijelaskan Rusydi, penyelidikan atas perkara baru dilakukan awal Januari 2019 setelah Kajari Kepahiang mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprintlid). Dalam proses penyelidikan ini ada 20 orang saksi yang dimintai keterangan, dan akhirnya tim penyidik mendapatkan kesimpulan bahwa perkara ini sudah memenuhi unsur pidana. Selanjutnya status pengusutan naik menjadi penyidikan.

“Saat tahapan penyidikan, kita mengumpulkan beberapa bukti mulai dari keterangan saksi, dokumen pendukung, keterangan ahli dan keterangan tersangka. Hasilnya kita pun akhirnya menetapkan ada 4 orang yang bertanggungjawab atas perkara ini yakni Kades, Sekdes, Bendes Ujan Mas Bawah periode 2015-2016, dan Bendes 2016-sekarang,” ungkap Rusydi.

Terkait dengan aliran dana sebesar Rp 300 juta dari kerugian negara yang ditemukan atas perkara ini, Rusydi mengaku belum bisa membeberkan lebih lanjut. Menurutnya untuk aliran dana tersebut biar pengadilan yang membuka faktanya saat persidangan. “Yang jelas mereka berempat sudah mengakui ada beberapa dana yang dipakai untuk kepentingan pribadi. Kemana saja alirannya, nanti kita tunggu saja di pengadilan,” tegasnya.

Langkah selanjutnya dari perkara ini, Rusydi menyampaikan pihaknya tidak hanya berhenti d isini. Penyidik Kejari masih melakukan pengembangan lebih lanjut. Salah satunya adalah mengumpulkan beberapa dokumen pendukung lainnya.

“Beberapa dokumen pendukung masih kita kumpulkan. Kita juga sudah mengultimatum kepada perangkat desa lainnya untuk bisa menyerahkan beberapa dokumen yang kita perlukan. Jika dalam 1×24 jam terhitung hari ini dokumen pendukung tersebut tidak diserahkan, maka kita akan lakukan penggeledahan di beberapa tempat,” bebernya.

Diketahui sebelumnya, keempat tersangka yang atas perkara tersebut yakni Kepala Desa, Ahmad Badawi (48), Sekretaris Desa, Syaipul Anwar (58). Kemudian  Sofyan Aroni (45) Bendaha Desa Tahun 2015-2016, dan Ismono Sahadi (27) Bendahara Desa Tahun 2016-sekarang. Keempat tersangka sudah dititipkan penahanannya di Lapas Kelas IIB Curup, menunggu pelimpahan perkara ke PN Tipidkor Bengkulu (sly)

Berita Lainnya

Ketua Komisi Terdakwa, JPU Hadirkan 12 Saksi

BENGKULU – Sidang dugaan korupsi yang mendudukan Ketua Komisi I DPRD Bengkulu Tengah (Benteng), Hanaldin ...

error: Content is protected !!